,

Ruas Jalan di Bener Meriah Harus Ditingkatkan Menjadi Jalan Nasional

REDELONG – Sudah 14 tahun Bener Meriah menjadi daerah tingkat dua, sejak dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2004 lalu. Namun ironisnya hingga kini infrastruktur di daerah penghasil kopi tersebut masih belum memadai. Peemrintah diminta untuk memperhatikan kawasan dataran tinggi Gayo tersebut.

Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang masih di bawah standar. Karena itu, Bupati Bener Meriah, Ahmadi dalam pertemuan dengan tim Komisi V DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke sana, Jumat, 12 Januari 2018 berharap beberapa ruas jalan provinsi di Bener Meriah ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Firmandez menjelaskan, pihaknya di Komisi V yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, akan membantu memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku mitra kerja Komisi V.

“Jalan eks PT KKA yang melintasi kawasan Lhokseumawe dan Bener Meriah statusnya memang masih jalan provinsi. Kami sangat mendukung agar ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, dengan demikian nanti bebannya akan ditangung APBN, jadi akan sangat membantu daerah,” jelas H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, berdasarkan tinjauan Komisi V ke lapangan, masih banyak ruas jalan di Bener Meriah yang sempit, seperti di kawasan Teritit.

“Peningkatan status beberapa ruas jalan di Bener Meriah memang sudah menjadi kebutuhan, karena jalan merupakan infrastruktur kunci untuk peningkatan ekonomi daerah. Dengan bagusnya jalan tentu mobilitas barang dan jasa dari dan ke Bener Meriah akan lancar. Dampaknya tentu ekonomi daerah akan tumbuh. Kami akan sampaikan ini nanti ke Kementerian,” lanjut H Firmandez.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi V Lainnya, Rendy M Affandy Lamadjibo. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Bener Meriah sangat memprihatinkan.

“Kami akan bicarakan ini nantinya dengan Pemerintah melalui Menteri PUPR, infrastruktur di Bener Meriah harus ditingkatkan, terutama jalan. Tahun 2019 harus ada perubahan, kita cari solusi dengan pemerintah bagaimana menanggulanginya,” kata Rendy.

Tim Komisi V DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bener Meriah dan Bireuen terdiri dari: H Firmandez (Golkar) Sigit Susiantomo (PKS), Rendy M Affandy Lamadjibo (PDI-P), Saniatul Lativa (Partai Golkar), Daniel Mutaqien Syafiuddin (Partai Golkar), Ade Rezki Pratama (Gerindra), Subarna (Gerindra), Hartanto Edhie Wibowo (Partai Demokrat), Rooslynda Marpaung (Partai Demokrat), Nurhayati (PPP), dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin (Hanura).

Sementara dari mitra kerja Komisi V hadir pejabat dari Kementerian PUPR direktur jalan bebas hambatan perkantoran dan fasilitas jalan daerah Sugiyartanto, Kepala Balai Belaksana Jalan Nasional 1 Banda Aceh Fathurrahman, Ditjen Sumber Daya Air Muchammad Mazid, Direktur Irigasi dan Rawa, Kepala Balai Wilayah Sungai 1 T Maksal Saputra.

Sedangkan dari Kementrian Perhubungan, perhubungan udara kepala otoritas wilayah dua Medan, serta beberapa kasubdit dari perhubungan udara. Kemudian dari Dirjen perhubungan darat, Ahmad Yani Dir pembinaan keselamatan, perhubungan laut, serta kepala otoritas pelabuhan Belawan Haria Wibowo. Ada juga Kementerian Desa, Eko Harianto Dirjen Kawasan Pembangunan Desa dan Muliadi Malik. Serta dari Basarnas, Sunarto dan BMKG Agus.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *