,

Rapat Banmus Penjaringan Calon Anggota KIP Aceh Selatan Gagal

TAPAKTUAN – Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Aceh Selatan menindaklanjuti hasil pengumuman panitia seleksi (Pansel) penjaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang rencananya akan digelar Rabu, 24 Oktober 2018 gagal karena forum banmus tak cukup kuorum.

Padahal sesuai undangan yang telah disebar, rapat itu akan digelar pukul 10.00 WIB pagi namun hingga siang dari 15 orang anggota banmus, yang hadir mengikuti rapat hanya 7 orang.

“Rapat hari ini gagal dilaksanakan karena forum rapat banmus tak cukup kuorum. Rapat dengan agenda serupa telah dijadwalkan ulang akan digelar kembali pada Kamis (25/10) besok pukul 10.00 WIB,” kata Ketua DPRK Aceh Selatan, T. Zulhelmi saat menggelar temu pers di ruang banmus, Rabu, 24 Oktober 2018.

Temu pers ini turut didampingi beberapa anggota banmus diantaranya Mizar, Alja Yusnadi, Hadi Surya, H. Ramli, Kamalul dan Amirudin. Dalam penjelasannya T. Zulhelmi menyatakan, rapat banmus itu digelar dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan protes terhadap hasil pengumuman 15 besar calon anggota KIP yang telah diumumkan oleh pihak pansel.

“Dalam surat yang dikirim perwakilan masyarakat itu diminta agar hasil pansel itu dibatalkan. Tapi kami tak langsung membatalkannya. Kami akan memanggil dulu tim pansel untuk mengklarifikasi duduk persoalan,” ungkap T. Zulhelmi.

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan pihak dewan jika rapat banmus yang dijadwal ulang digelar Kamis (25/10) besok, kembali gagal karena tak cukup kuorum? T. Zulhelmi terkesan enggan menanggapinya. Tapi ia yakin jadwal rapat itu akan terlaksana sesuai yang direncanakan. “Insya Allah akan terlaksana, hari ini gagal karena beberapa anggota banmus sedang dinas luar, mungkin besok akan kembali,” tegasnya.

Terkait pertanyaan bukankah banmus tak berwenang menangani persoalan menyangkut proses seleksi calon anggota KIP,  T. Zulhelmi menyatakan bahwa pihaknya selaku pimpinan dewan menilai terkait polemik yang timbul selama ini terkesan tak mampu ditangani oleh komisi A yang membidangi proses seleksi calon anggota KIP.

Karena aspirasi yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti, Adun Zul-panggilan akrab T. Zulhelmi, merasa bahwa ia selaku Ketua DPRK Aceh Selatan harus mengambil sikap merespon persoalan itu lalu mencari solusi penyelesaiannya melalui banmus.

Penegasan senada juga disampaikan anggota Banmus, Alja Yusnadi. Menurutnya, rapat yang akan digelar banmus intinya membahas persoalan yang timbul terkait penjaringan calon anggota KIP, lalu dicari solusi format penyelesaiannya bagaimana.

sementara itu seorang pengamat  di Aceh Selatan, T. Sukandi mengatakan langkah banmus yang akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk pansel, terkesan sudah melampaui kewenangan yang dimiliki.

Seharusnya, pimpinan dewan cukup memanggil komisi A yang merupakan perangkat dewan yang bertugas merekrut calon anggota KIP untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

“Pihak yang seharusnya diminta pertanggungjawaban itu adalah komisi A, tapi sayangnya komisi A belum dipanggil sudah loncat langsung pada banmus, ada apa ini?” ungkap T. Sukandi.

Ia juga menyesalkan langkah lembaga dewan Aceh Selatan yang tidak memperkecil polemik yang timbul tapi justru makin memperlebar duduk persoalan. Buktinya, dalam surat undangan rapat banmus yang beredar luas ke publik, justru ditulis agenda rapatnya pembatalan hasil pengumuman 15 besar calon anggota KIP.

“Meskipun surat undangan itu diralat kembali, tapi setidaknya sudah membuat kegaduhan di publik. Apalagi surat itu diduga sengaja di sebar luaskan di media sosial,” sesalnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRK Aceh Selatan, Lisa Elfirasman ST, yang dimintai konfirmasi via sambungan telepon dengan tegas mengatakan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRK tidak memiliki kewenangan membatalkan hasil seleksi calon anggota KIP yang dilaksanakan oleh pihak pansel.

“Terkait adanya laporan 15 besar calon anggota KIP yang telah diumumkan pihak Pansel, diduga terlibat partai politik atau pernah ikut calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. Komisi A akan meminta klarifikasi langsung pada saat berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan nantinya,” tegas Lisa.

Saat ditanya kapan uji kelayakan dan kepatutan itu akan dilaksanakan? Lisa Elfirasman mengatakan tahapan terakhir sebelum terpilih 5 orang komisioner KIP Aceh Selatan periode 2018-2023 tersebut telah dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin.

“Komisi A yang diberi kewenangan melakukan perekrutan calon anggota KIP, segera akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Apalagi tahapan Pemilu 2019 yang merupakan agenda nasional dan agenda penting negara sudah mulai berjalan selama ini. Menjadi kewajiban kita bersama untuk menyukseskan agenda negara ini,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *