,

Proyek Mangkrak, BPBD Hitung Sanksi Rekanan

TAPAKTUAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan akan mengenakan sanksi kepada rekanan yang tidak bisa menyelesaikan proyek pembangunan tanggul di Gampong Paya, Kecamatan Kluet Utara.

Proyek senilai Rp 2,7 miliar itu didanai dari APBN 2016 dikerjakan oleh PT BKU. Pengerjaan proyek ternyata tidak mampu diselesaikan tepat waktu alias mangkrak. “Saat ini kami sedang mengkaji besaran uang denda sebagai sanksi yang akan dijatuhkan terhadap rekanan tersebut,” kata Kepala BPBD Aceh Selatan, Sufli, Senin, 14 Agustus 2017.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan awal realisasi proyek tersebut sampai akhir Desember tahun 2016 baru sebesar 65 persen. Namun karena waktu kepepet, sampai saat ini pihak rekanan belum mengajukan berkas pencairan anggaran proyek tersebut. “Pihak rekanan baru menarik uang muka sekitar Rp 500 juta. Sedangkan anggaran pekerjaan proyek sampai saat ini belum dicairkan,” kata Sufli.

Sufli mengungkapkan, terhentinya proses pekerjaan proyek tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, selain akibat banjir juga karena sulitnya pasokan material. Karena pekerjaan proyek tersebut tidak mampu diselesaikan, maka pada akhir Desember 2016 pihaknya terpaksa mengambil kebijakan melakukan pemutusan kontrak kerja.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut di BPBD Aceh Selatan, Dodi Gunawan mengaku telah beberapa kali melayangkan teguran kepada PT BKU.

“Bukan hanya teguran, kami juga sudah pernah memperpanjang masa pekerjaan (adendum) sebanyak satu kali pada Desember 2016. Namun sayang itu pun ternyata tidak bisa jadi solusi bagi rekanan untuk merampungkan pekerjaan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan bahwa, volume pekerjaan proyek tersebut sesuai kontrak adalah sekitar 96 meter. Proyek itu terpaksa diputus kontrak saat pekerjaan baru sepanjang 65 meter.

“Tapi dari total panjang pekerjaan itu, yang benar-benar sudah selesai baru sekitar 15 meter. Sisanya, belum sempurna. Dana baru dicairkan Rp 500 juta. Sementara sekitar 45 persen sisanya atau senilai Rp 1,2 miliar belum dibayar dan dananya masih di kas daerah,” kata Dodi.

Sebelumnya, persoalan mangkraknya pekerjaan proyek tanggul menggunakan batu gajah di Gampong Paya, Kluet Utara tersebut juga menjadi temuan tim panitia khusus (Pansus) IV DPRK Aceh Selatan. Pansus meminta pemerintah untuk memastikan proses pembayaran sesuai dengan volume perkerjaan yang dikerjakan rekanan.

Juru Bicara Pansus IV, Ramli Jaaf mengatakan, berdasarkan temuan mereka, proyek di BPBD itu hanya rampung sekitar 65 persen dengan realisasi uang muka sebesar 20 persen.

“Diharapkan saat perhitungan volume yang harus dibayarkan oleh negara kepada rekanan harus benar-benar menghitung aspek teknis. Jangan sampai merugikan negara dan tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat,” kata Ramli Jaaf.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *