,

Prinsip Otonomi Daerah, Uang Mengikuti Fungsi

TEROPONGACEH – Penyelenggaraan otonomi daerah selalu berprinsip pada “money follow function” yakni uang mengikuti fungsi. Urusan dan kewenangan yang diberikan disertai dengan pendanaan.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, H Firmandez, saat sosialisasi dana desa di Kota Banda Aceh. Ia merincikan dari APBN-P Kota Banda Aceh mendapat kucuran dana dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 612,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 42,7 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 48,8 miliar.

“Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah itu dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Demikian juga dengan implikasi pembagian urusan penyelenggaraan peemrintahan desa, sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014, dana desa yang bersumber dari APBN besarnya 10% dari dana transfer ke daerah, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara,” ujar Firmandez.

Firmandez melanjutkan, pengaturan teknis terkait tata cara pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN meliputi: penganggaran, pengalokasian, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta pengenaan sanksi atas penyimpangan. “Itu diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2015,” pungkas politisi asal Aceh itu.[LH]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *