,

Potong Mata Rantai Pasokan Pangan, Aceh Selatan Bentuk TTI

TAPAKTUAN – Untuk melindungi harga barang di tingkat produsen dan menekan harga di tingkat konsumen, Pemkab Aceh Selatan melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) telah membentuk dua unit Toko Tani Indonesia (TTI) di Kecamatan Labuhanhaji dan Samadua.
 
Wakil Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah menjelaskan, TTI dibentuk untuk memotong mata rantai pasokan barang dan mengurangi keuntungan middlemen serta merubah struktur pasar.

“Untuk mendukung program ini telah dibentuk beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) di Kecamatan Labuhanhaji Barat,” jelas Kamarsyah, Selasa, 18 Oktober 2016 di Tapaktuan.
 
Kamarsyah melanjutkan, untuk menjalankan operasionalnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sumber APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi provinsi sebesar Rp 200 juta/Gapoktan dan LUPM. “Alhamdulillah pada bulan Juli 2016 lalu telah dilakukan launching-nya di Aceh Selatan,” ungkap Kamarsyah.
 
Menurutnya, pangan dan kualitas sumber daya manusia merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Termasuk semakin tingginya pertumbuhan penduduk  yang saat ini telah mencapai 1,45 persen/tahun dan adanya fenomena peningkatan proporsi penduduk kelas menengah semakin mendorong permintaan pangan, tidak hanya dari sisi keragamannya tapi juga kualitas dan keamanannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku pangan khususnya di sektor hulu,” ujarnya.
 
Di samping itu, distribusi pangan juga berperan dalam penentu akses pangan terhadap masyarakat. Kelangkaan pangan akibat perilaku para pelaku perdagangan pangan yang sering kali mengambil profit di atas wajar serta panjangnya rantai yang ada, dapat berujung terjadinya gejolak harga pangan di tengah-tengah masyarakat.
 
“Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terbatas di Jakarta tanggal 26 April 2016 lalu telah menekankan bahwa harga pangan khususnya beras, minyak goreng dan daging sapi harus turun agar terjangkau oleh masyarakat,” lanjutnya.

Kamarsyah melanjutkan, tahun 2016 ini merupakan babak awal dalam upaya mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGS) di mana Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDGS yang telah ditargetkan hingga tahun 2030. “Tujuh dari 17 point tujuan SDGS mengarah pada peningkatan produksi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKP3 Aceh Selatan Fakhruddin menyatakan, rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 diikuti ketua dan kelompok kerja ahli dewan ketahanan pangan termasuk para anggota dewan ketahanan pangan Aceh Selatan.

Selain itu juga para Kepala SKPK terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, BKP3, Dinas Sosial, BPM, Ketua Tim Penggerak PKK, para Camat, Kepala BPP dan Ketua Kontak Tani Nelayan (KTNA) dengan menghadirkan narasumber dari Staf Ahli Pokja Dewan Ketahanan Pangan Povinsi Aceh, Ir Samadi.
 
“Kegiatan ini merupakan forum komunikasi antar pengurus dan kelompok kerja dewan ketahanan pangan Kabupaten Aceh Selatan. Forum ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar wilayah dan lintas sektor guna menetapkan langkah strategis pembangunan pangan dan gizi masyarakat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia,” pungkasnya. [Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *