,

Polres Aceh Selatan Usut Kasus Perambahan Hutan Konservasi

TAPAKTUAN – Polres Aceh Selatan telah memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan perambahan dan pengrusakan kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Rawa Singkil di Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon.

Saksi-saksi yang telah diperiksa terkait kasus ini antara lain saksi pelapor dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh dan dua operator alat berat (beco) yang ditangkap di lokasi perambahan.
 
“Sejauh ini kami telah memeriksa saksi pelapor dari BKSDA Aceh. Sedangkan terhadap pekerja lapangan berinisial RS (55) dan JH (21) warga Medan Sumatera Utara, juga telah kami layangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Kapolres Aceh Selatan AKBP Achmadi SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Darmawanto di Tapaktuan, Selasa, 1 November 2016.
 
Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh pihak kepolisian, dua orang saksi berinisial RS dan JH tersebut hanya sebagai pekerja. Mereka diperintahkan oleh seseorang warga Kecamatan Trumon Raya bernama Popon. Disebut-sebut Popon ini merupakan anak salah seorang pimpinan DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Aceh (PA).
 
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lanjut Darmawanto, pihaknya akan melakukan penyelidikan ulang dari awal terkait kasus tersebut, guna mengetahui status lahan yang rencananya akan dibuka menjadi perkebunan sawit tersebut.
 
“Sebab jika benar lahan tersebut akan digarap oleh kader Partai Aceh yang notabenenya ada kaitan dengan mantan kombatan. Maka harus dikaji lebih mendalam lagi apakah lahan tersebut berada dalam lokasi lahan sawit yang diperuntukkan kepada mantan kombatan atau bukan,” ungkapnya.
 
Darmawanto melanjutkan, jika benar lahan tersebut bagian dari lokasi lahan yang diperuntukkan kepada mantan kombatan namun dari hasil keterangan saksi ahli nanti terbukti masuk kedalam kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, maka pihaknya juga akan memintai keterangan sejumlah pejabat terkait, untuk mengetahui kenapa peruntukan lahan mantan kombatan yang merupakan amanah atau perintah dalam MoU Helsinki tersebut masuk kedalam kawasan hutan konservasi.

     
“Kami harus melihat rangkaian kronologis secara utuh. Sehingga butuh kajian dan pendalaman kasus secara lebih mendalam lagi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” paparnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *