,

Polisi Ungkap Dugaan Pungli di Puskesmas Pasie Raja

TAPAKTUAN – Aparat kepolisian dari Polres Aceh Selatan berhasil mengungkap dugaan pungutan liar (Pungli) di Puskesmas Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja. Nama Kadis Kesehatan, Mardaleta disebut-sebut turut menerima setoran dari pungli dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

Tim Sikat Bersih Pungutan Liar (Siber Pungli) Polres Aceh Selatan diturunkan ke Puskesmas Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja, pada Selasa, 15 Mei 2018 setelah menerima laporan tentang adanya praktik pungli di instansi medis tersebut.

Dalam operasi yang berlangsung secara tiba-tiba tersebut, petugas sempat mengamankan Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Bendahara dan Pengelola JKN. Selain itu, juga disita sejumlah berkas dan lembaran pertanggungjawaban dana yang ditandatangani oleh sejumlah pegawai bhakti (honorer).

“Tim saber pungli juga turut mengamankan sejumlah uang, tapi jumlah pastinya tidak kami ketahui secara persis. Sejumlah pegawai bhakti atau honorer kabarnya juga telah diperiksa sebagai saksi,” ungkap salah seorang tenaga medis.

Menurutnya, praktik dugaan pungli tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak lama di Puskesmas tersebut. Modusnya adalah dilakukan pemotongan anggaran dalam jumlah tertentu setiap kali pembayaran jasa medis dan non tenaga medis sumber JKN.

Ia menjelaskan, dasar dilakukan pemotongan jasa medis sumber JKN oleh pihak Puskesmas sama sekali tidak sesuai dengan aturan yang ada. Saat dipertanyakan, pihak Puskesmas justru mengatakan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Apalagi dana dari hasil pemotongan tersebut tak pernah dibuat pertanggungjawaban.

“Jika alasannya untuk biaya operasional pelayanan kesehatan, hal ini juga tak ada dasarnya. Sebab sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 jelas bahwa sebanyak 30 persen dari total uang pendapatan JKN Puskesmas sebagai biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas,” paparnya.

Keputusan pemotongan jasa medis sumber JKN dengan alasan ketidakhadiran para tenaga medis dan non tenaga medis, menurutnya juga telah keliru karena sudah terjadi double pemotongan. Soalnya, dalam Permenkes nomor 21 tahun 2016 dalam aturan pelaksanaannya jelas telah diatur bahwa ada pengurangan nilai poin akibat ketidakhadiran seorang tenaga medis atau non tenaga medis.

“Artinya bahwa akibat ketidakhadiran seorang tenaga medis, telah dikurangi nilai poinnya. Tapi kenapa pihak Puskesmas memotong lagi dana akibat ketidakhadiran tersebut diluar pengurangan nilai poin. Sebab dengan telah dikurangi nilai point secara otomatis jasanya telah berkurang tapi sayangnya dikurangi lagi tanpa dasar yang jelas sehingga double pemotongan,” sesalnya.

Keputusan pemotongan tanpa dasar itu, juga berlaku terhadap tenaga medis dan non tenaga medis yang tidak ikut apel dan berbagai uang sosial lainnya. Kebijakan ini dinilai aneh dan janggal karena mengenai aturan kedisiplinan kerja tersebut memang telah diatur dalam aturan tersendiri berikut dengan sanksi-sanski yang diterima.

Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedy Sadsono ST, Minggu, 20 Mei 2018 membenarkan bahwa pihaknya telah menurunkan petugas siber pungli untuk membongkar dugaan pungli di Puskesmas Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja.

Namun, AKBP Dedy Sadsono menyatakan langkah pengusutan yang sedang dilakukan masih pada tahap proses penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk memastikan apakah ada unsur pidananya atau tidak. “Sedang di dalami, kami sedang mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti. Untuk memastikan apakah ada unsur pidananya atau tidak,” ujarnya. [HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *