,

Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Jual Beli Hutan Lindung

BLANGKEJEREN – Aparat kepolisian dari Polres Gayo Lues kembali menetapkan satu orang tersangka lagi terkait jual beli hutan lindung yang sudah besertifikat. Tersangka baru ini diduga kuat ikut terlibat memasukan data otentik membantu tersangka sebelumya yang kini dalam tahanan Polres setempat.

Kapolres Gayo Lues AKBP Eka Surahman melalui Kasat Reskrim Iptu Eko Rendy Oktama, Selasa malam, 15 Mei 2018 mengatakan, tersangka baru dalam jual beli hutan lindung yang bersertifikat itu berinisial SM (37) warga desa Ujung Dah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

“Sebelumnya sudah kita tetapkan SO (44) warga desa Kampung Jawa sebagai tersangka, sekarang kita tetapkan lagi tersangka barunya dengan inisial SM (37), jadi sekarang sudah dua orang tersangka yang kita tetapkan dalam kasus memasukan data otentik hutan lindung yang disertifikatkan,” katanya.

Dilanjutkan Kasat Reskrim, tersangka SM ini diduga membantu atau melancarkan aksi tersangka sebelumnya dalam memasukan keterangan palsu kedalam data otentik. Dan selain keduanya yang berasal dari warga sipil, Kasat Reskrim juga mengaku tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi.

“Saat ini tersangka baru sudah kita tahan di Polres Gayo Lues bersama tersangka sebelumnya, dan kami akan terus bekerja supaya kasus ini bisa di usut dengan tuntas sampai ke akar-akarnya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 250 hektar hutan lindung di daerah Genting, Desa Gajah, Kecamatan Pining Gayo Lues disertifikatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan total sertifikat mencapai 145 persil, dan semua sertifikat itu dibuat dari Prona program Pemerintah RI.

Akibat sudah disertifikatkan hutan lindung itu, pihak-pihak tertentu kemudian mengambil kesempatan dengan cara melakukan jual beli dengan warga luar daerah Gayo Lues, seperti dijual ke warga Tapanuli, Sumatera Utara, sehingga hutan lindung itu ditebang menjadi gundul dan sebagian ditanam serai wangi.

“Kedua tersangka ini kita sangkakan melanggar pasal 266 KUHP tentang memasukan keterangan palsu ke dalam data otentik dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” pungkasnya.[Win Porang]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *