,

Polisi Periksa 11 Saksi Perambahan Hutan Lindung

TAPAKTUAN – Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Aceh Selatan telah memeriksa 11 saksi terkait dugaan perambahan kawasan hutan lindung di Gunung Jambo Batee, Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek.

Kapolres Aceh Selatan, AKBP Achmadi SIK yang dikonfirmasi melalui Kanit Tipiter, Iptu Adrianus SE menyebutkan bahwa ke-11 saksi yang telah diperiksa tersebut terdiri dari perangkat gampong dan beberapa orang masyarakat Desa Jambo Papeun, termasuk pemilik lahan.

“Kami terus melakukan proses pemeriksaan secara meraton terhadap para saksi. Sejauh ini sudah sebanyak 11 orang saksi yang telah diperiksa,” kata Iptu Adrianus kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis, 12 Oktober 2017.

Adrianus melanjutkan, pihaknya juga menunggu kedatangan pejabat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) khususnya yang membidangi tapal batas wilayah hutan. Unit Tipiter Satreskrim Polres Aceh Selatan, kata dia, telah melayangkan surat panggilan terhadap pejabat yang bersangkutan untuk diminta kesediaannya menghadap penyidik untuk didengarkan keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli.

“Keterangan dari saksi ahli BPKH tersebut penting karena merupakan pejabat yang berwenang menentukan tapal batas wilayah hutan. Sebab beberapa warga yang telah di-BAP, semuanya mengaku tidak tahu yang mana batas hutan lindung dan batas hutan produksi yang bisa digarap oleh masyarakat,” jelasnya.

Jika keterangan dari saksi ahli telah selesai, maka berkas perkara dugaan perambahan hutan lindung di Kecamatan Meukek tersebut bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan. “Tinggal menunggu keterangan dari saksi ahli, jika sudah selesai maka berkas perkara segera kami limpahkan ke pihak Kejari Aceh Selatan,” tegasnya.

Polisi telah menetapkan satu orang tersangka yakni operator beko berinisial H, warga Gampong Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur. Tersangka H sudah ditahan sejak Senin, 2 Oktober 2017 lalu.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, pemilik lahan bernama Teuku Habibi yang disebut-sebut sebagai keponakan Bupati Aceh Selatan tersebut masih berstatus sebagai saksi. Kepastian pemilik lahan itu berdasarkan bukti surat jual beli dengan masyarakat pemilik lahan.

Menyangkut desas-desus atau isu yang menyebutkan bahwa lahan yang diduga telah terjadi perambahan hutan lindung tersebut adalah milik Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra, dinilai pihaknya hanya sebatas rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Penegak hukum tidak boleh bekerja atas dasar rumor yang berkembang . Sebab penegakan hukum itu harus berdasarkan alat bukti yang kuat dan resmi bukan atas dasar isu yang berkembang,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *