Pola Pendistribusian Dana Otsus Aceh Perlu Ditinjau Ulang

0
91

LHOKSEUMAWE – Pola pendistribusian dana otonomi khusus (Otsus) Aceh antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota perlu dibahas kembali atau dintinjau ulang. Para pemegang kebijakan harus kembali duduk bersama.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogjakarta, Fadli Zon, Minggu malam, 9 Desember 2018 dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara, serta sejumlah ulama dan pimpinan dayah di Pendopo Bupati Aceh Utara di Kota Lhokseumawe.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menjelaskan, kunjungan Tim Pemantau Otsus ke Aceh Utara merupakan tugas konstitusional yang harus dilaksanakan dalam rangka melakukan pemantauan, menyerap aspirasi, melakukan evaluasi, memonitor penggunaan anggaran, serta membahas perkembangan Otsus Aceh.

“Masukan-masukan dan aspirasi yang kami dapat akan akan kami bawa untuk dibahas dalam rapat RDP dan sidang-sidang di DPR-RI dengan lembaga dan kementerian terkait,” jelas Wakil Ketua DPR-RI tersebut.

Fadli Zon menambahkan, dana Otsus Aceh yang sangat besar seharusnya telah mampu memberikan dampak pembangunan yang optimal bagi masyarakat Aceh. Dana Otsus harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang, yakni untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan dan jembatan, untuk pengembangan ekonomi rakyat yang cakupannya sangat luas, untuk pembangunan pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, dan untuk program-program pengentasan kemiskinan.

“Para pemegang kebijakan di Aceh perlu untuk duduk bersama membahas kembali pola pendistribusian dana Otsus, khususnya antara pihak peemrintah provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Seyogianya dana Otsus ini harus banyak terdistribusi ke daerah sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal bagi masyarakat,” kata politisi Gerindra tersebut.

Karena itu Fadli Zon meminta pemerintah daerah di Aceh memanfaatkan dana Otsus semaksimal mungkin dalam pembangunan berbagai sektor di daerah. Jangan sampai dana Otsus ini tidak mempunyai dampak apapun atau habis begitu saja. Untuk tahun 2018 saja Aceh mendapat dana Otsus senilai Rp8 triliun. Dana sebesar itu harus dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi amanat dari UUPA.

“Tentunya dalam pengelolaan itu juga perlu adanya semacam evaluasi bagaimana penggunaan dana ini bisa efektif. Semuanya harus tetap mengontrol bagaimana penggunaan anggaran itu,” lanjut Fadli Zon.

Dalam pertemuan tersebut Fadli Zon didampingin oleh Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh, H Firmandez yang juga anggota Tim Pemantau Otsus Aceh Papua dan Keistimewaan Yogjakarta, anggota DPR-RI asal Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, serta para anggota DPR-RI asa Aceh, Muslim, M Nasir Jamil dan Khaidir Abdurrahman.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here