,

Pilkada Aceh Selatan Terancam Tanpa Pengawas

TAPAKTUAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Selatan tahun 2018 terancam tanpa pengawasan. Pasalnya, hingga Oktober 2017 Pemkab Aceh Selatan belum mengalokaiskan anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Ketua Panwasli Aceh Selatan, Safli Alian menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilkada 2018 sebesar Rp 11 miliar telah diajukan pihaknya sejak Juni 2017 lalu. Namun hingga APBK-P 2017 disahkan akhir September 2017 lalu, alokasi anggaran untuk Panwaslih justru nihil.

“Sinyal bahwa Panwaslih Aceh Selatan tidak mendapat kucuran dana dalam APBK-P 2017 tersebut memang telah tercium sejak lama. Sebab, selama berlangsungnya proses pembahasan APBK-P 2017 antara TAPD dengan Banggar Dewan, Panwaslih tidak pernah dipanggil untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran yang telah diajukan tersebut,” ungkap Safli Alian di Tapaktuan, Jumat, 6 OKtober 2017.

Safli Alian memastikan bahwa, jika Pemkab Aceh Selatan benar-benar tidak menganggarkan dana dalam tahun 2017 ini, maka proses pelaksanaan Pilkada 2018 dipastikan akan berlangsung tanpa pengawasan dari lembaga resmi Panwaslih.

Sementara, tambah dia, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP), tahapan Pilkada 2018 secara resmi telah dimulai sejak Oktober 2017.

“Jikapun anggaran pengawasan akan dianggarkan dalam APBK murni tahun 2018, tetap saja Panwaslih tidak bisa menggunakannya. Sebab untuk kegiatan tahun 2017 tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2018. “Jika pola seperti ini dijalankan oleh Pemkab Aceh Selatan, sama halnya sengaja menjerat kami ke ranah hukum,” kata Safli.

menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra mengatakan tidak dianggarkannya dana pengawasan Pilkada 2018 dalam APBK-P 2017 karena pihak Panwaslih terlambat mengajukan anggaran.

“Usulan anggaran justru dimasukkan pada tanggal 28 September 2017 atau sehari sebelum pengesahan APBK-P 2017. Sehingga anggaran tersebut tidak mungkin dimasukkan lagi karena alokasi anggaran tersebut selain harus dilakukan pembahasan bersama untuk rasionalisasi anggaran juga harus ada Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Diva.

Pihaknya, sambung Diva, memastikan kebutuhan anggaran Panwaslih akan dimasukkan dalam APBK murni 2018. Sebab jika APBK 2018 bisa disahkan pada bulan November 2017, maka anggaran pengawasan Pilkada sudah bisa dicairkan pada bulan Januari 2018.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, H Nasjuddin. Menurutnya Panwaslih Aceh Selatan tetap bisa menjalankan tahapan Pilkada yang telah dimulai bulan Oktober 2017 ini meskipun anggarannya akan dicairkan pada tahun 2018 mendatang.

“Alokasi anggaran Pilkada itu sifatnya tidak terbatas dan tidak ada istilah pinalti sejauh tahapan masih berjalan. Artinya bahwa kegiatan tahun 2017 masih bisa dianggarkan pada tahun 2018 mendatang,” jelasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *