H Firmandez: Perusahaan Daerah Harus Siap Ambil Participating Interest Pengelolaan Migas di Aceh

0
199

Anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi urusan energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, H Firmandez, meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Aceh, khususnya Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk menyiapkan diri dalam rangka pengambilan Participating Interest (PI) dari setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di Aceh, pasca transfer tata kelola Migas dari SKK Migas kepada Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).

Hal itu disampaikan H Firmandez ketika ditanya soal peresmian kantor BPMA di Banda Aceh pada Senin, 7 Januari 2019. Menurut anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 tersebut, ini merupakan kesempatan bagi setiap daerah di Aceh untuk ikut melibatkan diri dalam industri minyak dan gas di Aceh.

“Pemerintan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh harus menyiapkan diri untuk mengambil 10 persen participating interest dari pengelolaan migas di Aceh. Ini mereupakan hak daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral No.37 tahun 2016,” jelas H Firmandez.

H Firmandez yang juga Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR-RI ini menambahkan, bila jatah 10 persen participating interest tersebut tidak diambil oleh daerah dalam kurung waktu tertentu sebagaiman diatur Pemern ESDM tersebut, maka perusahaan pengelola migas di Aceh bisa menawarkannya ke pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

H Firmandez menambahkan, kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis 10 persen participating interest tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM No.37 tahun 2016.

Penyampaian penawaran secara tertulis 10 persen participating interest kepada BUMD dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas.

“Jika BUMD tidak menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu tersebut, maka participating interest 10 persen kepada BUMD dinyatakan tertutup, kemudian kontraktor menawarkannya kepada BUMN. Makanya saya wanti-wanti dari sekarang daerah harus menyiapkan segala sesuatu untuk mengambil 10 persen participating interest tersebut. Itu merupakan hak dari daerah atas kepemilikan sumber daya minyak dan gas di wilayahnya masing-masing,” lanjut H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, berdasarkan Permen ESDM tersebut, penawaran 10 persen participating interest bisa dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

“Ini harus diambil, karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Migas. Daerah harus siap-siap untuk itu, jangan sampai hal daerah ini kemudian diambil oleh pusat karena ketidaksiapan kita di daerah,” tegas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here