,

Pertanggungjawaban Dana Desa 2016 Aceh Selatan Diduga Fiktif

TAPAKTUAN – Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Dinas Pengelolaan Anggaran Daerah diduga telah melakukan pertanggungjawaban anggaran dana desa tahun 2016 yang mencapai puluhan miliar rupiah secara fiktif.

Dugaan itu disampaikan Koordinator LSM Pusat Pemantau Kebijakan Publik (PPKP) Aceh Selatan, Adi Irwan. Menurutnya, indikasi bahwa pertanggungjawaban anggaran dana desa tahun 2016 tersebut fiktif karena hingga memasuki bulan April 2017 sejumlah desa di daerah tersebut justru masih merampungkan pekerjaan proyek fisik meskipun tahun anggaran 2016 sudah tutup buku terhitung 31 Desember 2016 lalu.

“Terkesan aneh karena sudah memasuki bulan April 2017 sejumlah desa masih merampungkan pekerjaan proyek fisik meskipun tahun anggaran 2016 sudah berakhir. Kondisi ini terjadi karena diduga pertanggungjawaban dana tahun 2016 di penghujung tahun dilakukan secara fiktif untuk menarik seluruh anggaran seratus persen meskipun progress pekerjaan proyek belum rampung,” ungkap Adi Irwan, Selasa, 11 April 2017.

Dampaknya, kata Adi Irawan, hampir mayoritas desa di daerah tersebut terlambat menyelesaikan pekerjaan proyek fisik tahun 2016 karena tidak ada sebuah batasan waktu yang jelas dalam penyelesaian sebuah proyek pemerintah.

“Kebijakan yang diambil Pemkab Aceh Selatan tersebut sangat terbuka terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa. Karena pihak kepala desa bisa menggunakan anggaran untuk menyelesaikan proyek secara bebas tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini juga berpotensi terjadinya konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat, karena keterlambatan pekerjaan proyek itu mengundang kecurigaan sesama masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Adi Irwan meminta kepada pihak Kementerian Keuangan RI dan BPK RI segera mengaudit pertanggungjawaban dana desa Aceh Selatan tahun 2016. Karena pertanggungjawaban anggaran tahun 2016 yang sebelumnya sudah dikirim ke pihak kementerian terkait dan BPK RI diduga fiktif.

“Atas dasar apa pertanggungjawaban anggaran dibuat seratus persen sementara realisasi pekerjaan proyek di lapangan belum seratus persen. Jika dugaan ini benar maka sama halnya telah melegalkan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Selatan, Emmifizal belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihubungi via ponselnya Selasa siang, dia menolak memberikan keterangan dengan alasan sedang rapat. “Maaf ya, saya sedang rapat di ruang asisten satu setdakab. Nanti ya saya hubungi lagi,” ujarnya singkat.

Namun sayang, setelah ditunggu selama beberapa jam janji Emmifizal akan menghubungi lagi wartawan tidak dia penuhi. Upaya konfirmasi wartawan yang dikirim via pesan singkat (sms) juga tidak dibalas. [HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *