,

Penyuluh Pertanian Dilarang Ngantor

TAPAKTUAN – Penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh selatan dilarang berlama-lama di kantor, mereka harus menghabiskan banyak waktu di lapangan, berhadapan langsung dengan para petani.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Aceh Selatan, Fakhruddin di Tapaktuan, Jumat, 7 Oktober 2016 menjelaskan, terhadap tenaga penyuluh kabupaten yang bertugas di Kantor BKP3, dalam satu minggu dengan lima hari kerja hanya dibenarkan berada di kantor selama dua hari yakni Kamis dan Jumat.

Pada hari lainnya, Senin, Selasa dan Rabu wajib berada di lapangan dalam kapasitasnya sebagai suvervisor dan menjadi narasumber dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan petugas penyuluh di kecamatan.
 
Sedangkan bagi tenaga penyuluh yang bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang terdapat di masing-masing kecamatan, dalam satu minggu dengan lima hari kerja diwajibkan berada di lapangan selama empat hari yakni Senin hingga Kamis, hanya satu hari yakni Jumat yang dibolehkan berada di kantor.
 
“Tenaga penyuluh di BPP tersebut setiap harinya diharuskan selalu bergerak untuk menjumpai para petani baik melakukan pertemuan di desa-desa maupun langsung memberikan pendampingan kepada petani dengan teknik praktik langsung di lahan pertanian petani dimaksud,” kata Fakhruddin.
 
Fakhruddin melanjutkan, keberadaan tenaga penyuluh di BPP satu hari dalam satu minggu dikantor pun bukan hanya sekadar untuk duduk-duduk atau nongkrong melainkan waktu satu hari yakni khusus hari jumat tersebut harus dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah tenaga penyuluh lainnya guna membahas serta memecahkan persoalan serta kendala dan hambatan yang ditemukan di lapangan.
 
Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh pihaknya tersebut telah memberi hasil maksimal terhadap penguatan ketahanan pangan di daerah itu khususnya di sektor pertanian.

Menurutnya, sampai saat ini BKP3 Aceh Selatan hanya memiliki tenaga penyuluh kabupaten sebanyak 8 orang sehingga dari jumlah keseluruhan kecamatan di daerah itu sebanyak 18 maka masing-masing tenaga penyuluh kabupaten terpaksa harus melakukan pendampingan terhadap dua kecamatan.
 
Demikian juga terhadap tenaga penyuluh yang bertugas di BPP masing-masing kecamatan, kata dia, tenaga penyuluh yang berstatus THLTB (tenaga harian lepas tenaga bantu) pelaksana penyuluh hanya berjumlah sebanyak 125 orang sedangkan tenaga penyuluh yang berstatus PNS hanya sebanyak 36 orang.
 
“Para tenaga penyuluh tersebut langsung ditempatkan di desa-desa sesuai wilayah kerja pelaksana penyuluhan. Namun karena jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah desa seluruh Aceh Selatan yang mencapai 260 desa, maka masing-masing tenaga penyuluh tersebut terpaksa harus melakukan pendampingan terhadap dua desa,” jelasnya. [Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *