,

Penolakan KEL Masuk RTRW Oleh PA Dinilai Tak Beralasan

TAPAKTUAN – Direktur Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan, Sarbunis menilai tidak ada dasar dan alasan yang jelas Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Selatan menolak Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dimasukkan dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Selatan tahun 2015 – 2035.
 
“Penolakan itu tanpa dasar yang jelas, yang dimaksud KEL tersebut bukan kawasan lindung melainkan fungsinya yang lindung sehingga bukan seluruh wilayah KEL tidak bisa dijamah oleh masyarakat,” kata Sarbunis di Tapaktuan, Jumat, 30 September 2016.
 
Selain itu, sambung Sarbunis, keberadaan KEL tersebut secara jelas juga telah dimasukkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Aceh, sehingga RTRW Kabupaten Aceh Selatan yang notabenenya sebagai aturan hukum (Qanun) yang posisinya lebih rendah wajib hukumnya mengikuti aturan yang lebih tinggi.
 
Tidak hanya itu, kata Sarbunis, terkait keberadaan KEL di Provinsi Aceh juga tertera dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pada pasal 150. Bahkan menurut Sarbunis, point mengenai keberadaan KEL dalam UU PA tersebut sama halnya dengan lahirnya Partai Politik Lokal (Parlok) di Provinsi Aceh.
 
“Jika lahirnya Parlok di Aceh berdasarkan UUPA, maka keberadaan KEL di Aceh juga berdasarkan UUPA karena sama-sama diatur dalam UUPA, sehingga sangat disayangkan jika keberadaan KEL tidak diakui sementara keberadaan Parlok justru diakui oleh pihak eksekutif dan legislatif,” tegas Sarbunis.
 
Sarbunis, juga tidak sepakat keputusan penolakan KEL oleh Fraksi PA DPRK Aceh Selatan atas dasar keresahan masyarakat karena merasa terganggu dengan keberadaan KEL selama ini. Sebab, kata Sarbunis, tidak seluruh wilayah KEL tidak bisa disentuh oleh masyarakat kecuali khusus terhadap kawasan zona inti hutan lindung seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
 
“Demikian juga terkait belum adanya tapal batas yang jelas sampai saat ini, hal itu memang belum ada karena Qanun RTRW Aceh Selatan baru saja disahkan. Sebab terkait dengan tapal batas KEL tersebut nanti akan ditetapkan secara lebih jelas dan terperinci lagi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika hal itu telah dilakukan maka nantinya akan terlihat jelas pembagian kawasan hutan dalam KEL tersebut,” papar Sarbunis.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *