,

Pengesahan Qanun RTRW Tersandung Hutan Lindung

TAPAKTUAN – Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dilakukan pengesahan secara bersama Pemkab dan DPRK Aceh Selatan akhir bulan September 2016 lalu terancam ditolak Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
 
Terganjalnya persetujuan pengesahan Qanun RTRW Aceh Selatan tahun 2015-2035 tersebut disebabkan karena pihak Pemkab dan DPRK setempat secara bersama-sama sepakat menambah kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 45.000 hektar dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang ini seluas 130.000 hektar lebih.
 
Anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh belum memberikan persetujuan terkait Qanun RTRW Aceh Selatan yang telah dilakukan pengesahan bersama tersebut.
 
“Berdasarkan hasil sinkronisasi Qanun RTRW antara tim Banleg DPRK bersama Pemkab Aceh Selatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Aceh baru-baru ini, memang benar pihak Provinsi tidak berani mengambil sikap terkait penambahan hutan APL dengan mengurangi hutan lindung yang telah dimasukkan dalam Qanun RTRW Aceh Selatan,” kata Alja saat dihubungi dari Tapaktuan, Jumat 11 November 2016.
 
Menurutnya, Pemerintah Aceh menyarankan Pemkab dan DPRK Aceh Selatan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, perihal rencana pengurangan kawasan hutan lindung tersebut.
 
“Menurut keterangan pihak Pemerintah Aceh, mereka tidak berwenang menolak atau menyetujui penambahan hutan APL dan pengurangan hutan lindung di wilayah Aceh Selatan. Sebab yang ada kewenangan untuk itu hanya pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sehingga mereka menyarankan kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Alja.
 
Alja menegaskan bahwa, meskipun dari hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait Qanun RTRW tersebut nantinya akan tetap terjadi penolakan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, pihaknya tetap berkomitmen akan terus memperjuangkan rencana tersebut hingga membuahkan hasil seperti yang diharapkan masyarakat setempat.
 
Sebab, kata dia, rencana penambahan hutan APL seluas 45.000 hektar tersebut terdiri dari seluas 11.000 hektar kawasan hutan yang terdapat di wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya yang rencananya akan dijadikan lahan kawasan hutan lindung oleh PT Barumun Agro Sentosa (BAS) sebagai tindaklanjut dari program tukar guling lahan yang dibebankan pemerintah pusat terhadap perusahaan dimaksud karena diduga telah merambah kawasan hutan lindung di salah satu kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara.
 
“Rencana ini sudah sejak lama ditolak Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat. Karena dalam lahan seluas 11.000 hektar tersebut terdapat lahan perkebunan masyarakat yang selama ini dijadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk menambah mata pencaharian mereka,” tegas Alja.
 
Selain lahan 11.000 hektar tersebut, sambung Alja, dari luas lahan APL 45.000 hektar yang ditambah dalam Qanun RTRW tersebut juga terdapat ribuan hektar perkebunan tanaman pala milik masyarakat disejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
 
“Salah satunya seperti lahan perkebunan tanaman pala milik masyarakat Desa Jambo Papeun, Kecamatan Meukek yang selama ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Karena di lahan tersebut memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup bagus serta cocok dijadikan perkebunan pala, maka Pemkab dan DPRK Aceh Selatan merasa terpanggil dan harus memperjuangkan agar lahan tersebut keluar dari kawasan hutan lindung demi untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *