,

Pengawasan Proyek Nasional di Aceh Harus Diperketat

MEDAN – Pengawasan setiap proyek nasional di Aceh diminta untuk diperketat, semisal pada proyek tol trans-Sumatera di Aceh dan proyek jalur kereta api. Pengawasan harus melibatkan semua pihak dan wajib memenuhi standar nasional.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI, H Firmandez. Komisi V merupakan komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan. “Jangan hanya kejar target, tapi ada pengawasan yang ketat, untuk menjamin keselamatan kerja, karena selama ini sering terjadi kecelakaan karena kurangya pengawasan,” harap H Firmandez, Kamis 19 April 2018.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI ini juga mengharapkan agar pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperbanyak jumlah pengawas.

“Selama ini kan jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang diawasi. Kita tidak ingin kecelakana kontruksi karena kegagalan manajemen kontruksi terus berulang,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez mengharapkan, Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) juga bisa melakukan tugas pengawasan dengan baik, untuk memastikan semua prosedur selama proses kontruksi dilakukan dengan baik.

“Ini harus diperhatikan mulai dari aspek desain, procurement atau pengadaan alat sebelum konstruksi, hingga aspek saat proses kontruksi. Libatkan semua pihak, termasuk BMKG untuk memastikan faktor alam saat proses pembangunannya,” himbau H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, kontraktror pelaksana proyek juga harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan pekerjaan, serta memastikan bahwa subkontraktor mengikuti semua arahan konsultan pengawas yang sudah ditetapkan.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *