,

Pengalihan Dana Otsus Bentuk ‘Keserakahan’ Provinsi

TAPAKTUAN – Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi menyatakan, pengalihan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) dari kabupaten/kota ke Provinsi Aceh identik dengan ‘keserakahan’ kebijakan. Dimana nantinya kabupaten/kota harus merengek (melobi) untuk mendapatkan porsi anggaran tersebut.

“Itu harus dipertimbangkan kembali. Jangan timbul kesan dana Otsus menjadi kambing hitam dan bagian dari keserakahan karena disinyalir bisa dijadikan cara untuk meraup keuntungan, baik person maupun kelompok,” kata T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa, 29 November 2016.

Menurut dia, dana Otsus itu merupakan dana yang ditetapkan pembagiannya oleh pemerintah pusat dengan porsi 60 persen untuk Provinsi Aceh dan 40 persen lagi harus dialokasikan untuk kabupaten/kota di seluruh Aceh. “Jika ada perubahan, alangkah bijaknya dilakukan evaluasi bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota,” tambah Ketua Harian PETA Provinsi Aceh ini.

Pengalokasian dan penggunaan dana Otsus, sambung T Sukandi, semata-mata untuk peningkatan pembangunan sejumlah infrastruktur dan kesejahteraan rakyat yang notabenenya merupakan daerah bekas konflik serta daerah bekas dilanda gempa dahsyat disusul tsunami itu. Dengan harapan, kebijakan yang dilahirkan tersebut tidak timbul kegoncangan dan polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Program yang diajukan masing-masing kabupaten/kota, hendaknya disinkronkan dengan perencanaan pihak provinsi. Hal inilah yang semestinya disinergikan, bukan jsutru dialihkan pengelolaan dana otsus secara keseluruhan ke provinsi. Jika selama ini ditemui kelemahan, tentunya harus diperbaiki,” harapnya.

Sukandi melanjutkan, Pemerintah Pusat telah melaksanakan sistem perencanaan pembangunan dari bawah. Memberikan kewenangan otonom kepada pemerintahan desa untuk percepatan pembangunan. Sangat ironis bila pihak provinsi malah mengabaikan hak-hak kabupaten/kota dalam pengelolaan dana Otsus.

“Harapan berbagai pihak, dana Otsus sebesar 40 persen itu, hendaknya dapat dikelola secara penuh oleh masing-masing kabupaten/kota. Jangan diadopsi sistem atau proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus berjibaku serta kerja keras berebut dalam menjemputnya ke Pusat,” pungkas T Sukandi.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *