,

Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Temuan Pansus

TAPAKTUAN – Aparat penegak hukum di Aceh Selatan diminta untuk menindaklanjuti temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRK setempat tentang proyek mendahului tender di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Manager IT dana data base Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Aceh Selatan, Palti Raja Siregar terkait dugaan pekerjaan proyek SDN 3 Tapaktuan mendahului tender.

“Jika kasus tersebut benar adanya sebagaimana temuan tim Pansus I DPRK Aceh Selatan, maka hal itu jelas-jelas melanggar Peratuan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebab tidak dikenal adanya diskresi kepala daerah atau bupati dalam pengadaan barang dan jasa dengan nilai mencapai Rp 6,2 miliar lebih tersebut,” jelasnya, Selasa (9/5).

Menurut Palti, persoalan yang dibeberkan oleh ketua tim Pansus I DPRK, Lisa Elfirasman dalam forum rapat paripurna tersebut diduga kuat memang benar-benar terbukti di lapangan. Sebab persoalan itu dibongkar langsung oleh tim pansus dewan yang pembentukanya memiliki kekuatan atau keabsahan yang kuat dari segi hukum.

“Bahkan temuan kasus tersebut di sampaikan langsung oleh tim Pansus I dalam forum rapat paripurna yang notabenenya merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lembaga dewan. Atas dasar inilah, maka kami menilai temuan kasus pekerjaan proyek mendahului proses tender itu harus mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait,” tegas Palti.

Jika hal ini benar terjadi, kata dia, maka semakin menguatkan dugaan yang santer diperbincangkan oleh kalangan masyarakat Aceh Selatan selama ini bahwa proses tender proyek pemerintah hanya formalitas belaka karena oknum-oknum kontraktor calon pemenangnya disinyalir memang sudah dikondisikan sejak dari awal.

Karena itu, sambung Palti, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus dugaan pembangunan SDN 3 Tapaktuan yang diduga mendahului tender itu. Sehingga dengan demikian akan meluruskan duduk persoalan sekaligus untuk menepis anggapan miring terhadap Pemkab setempat.

Menanggapi hal itu, Kepala ULP Aceh Selatan Mudasir membantah temuan Pansus I DPRK setempat yang menyebutkan bahwa pembangunan SDN 3 Tapaktuan sumber APBK tahun 2017 senilai Rp 6,2 miliar lebih dikerjakan mendahului tender.

“Sebenarnya saat itu proses tender sudah selesai karena sudah ada penetapan pemenangnya dari panitia lelang. Tapi ketika hasilnya sudah kami serahkan ke pihak dinas ternyata pihak dinas terlambat mengumumkannya,” jelas Mudasir.[HM

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *