,

Pemkab Aceh Selatan Dinilai Pilih Kasih Soal Izin Belajar PNS

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dinilai pilih kasih dalam memberikan zin tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, dari dua PNS yang lewat program bea siswa ke jenjang S2 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hanya satu PNS yang diberikan izin.

Adalah Aziel Yorda Prima, staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan yang tak memperoleh izin tersebut, karena itu ia melalui kuasa hukumnya Baiman Fadhil, berencana menggugat Pemkab Aceh Selatan ke pengadilan.

“Gugatan ini kami lakukan karena Pemkab Aceh Selatan telah bersikap diskriminatif dalam memberikan izin tugas belajar. Kami akan segera melayangkan gugatan kalau permintaan izin belajar klien kami tidak dikabulkan,” tegas Biaman, Kamis, 29 September 2016.

Baiman mengungkapkan, dari dua orang PNS dijajaran Pemkab Aceh Selatan yang lulus seleksi ujian masuk program beasiswa S-2 dalam negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2016 yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Pemkab setempat  hanya memberikan izin kepada Murlizar (Kasubbag Protokoler Bagian Humas Setdakab) sedangkan Aziel Yorda Prima yang juga dinyatakan lulus justru tidak diberikan izin.
 
“Kami menuntut keadilan dalam kasus ini, kenapa harus ada perbedaan bukankah kedua orang ini merupakan putra terbaik yang akan menjadi asset berharga bagi Aceh Selatan ke depannya. Apalagi program beasiswa yang di gulirkan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga sama sekali tidak membebani Pemkab Aceh Selatan,” ujarnya.
 
Baiman juga tidak dapat menerima penjelasan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Selatan, tanggal 22 September 2016 lalu yang menyebutkan bahwa dasar Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Aceh Selatan tidak memberikan izin tugas belajar karena izin tugas belajar tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik serta bidang ilmu yang akan ditempuh tidak sesuai dengan kebutuhan di instansi tempat Aziel Yorda Prima bertugas.
 
Sebab, kata Baiman, selama melaksanakan tugas kliennya tersebut tidak pernah mendapat hukuman karena tidak disiplin yang dibuktikan dari surat teguran resmi. Disamping itu, terkait ilmu yang akan ditempuh tidak sesuai dengan kebutuhan di instansi tempat kliennya bertugas juga dibantah oleh Baiman Fadhli karena disamping ilmu yang di ajarkan tersebut bisa diterapkan di seluruh instansi juga terhadap pegawai dari daerah lain ada yang berasal dari instansi di luar jajaran dinas komunikasi dan informatika.
 
“Di daerah lain PNS dibolehkan mengikuti program beasiswa tersebut lalu kenapa giliran PNS Pemkab Aceh Selatan tidak memperbolehkannya?” tanya Baiman yang juga berencana akan melaporkan kasus itu kepada Komnas HAM di Jakarta dan Ombudsman RI perwakilan Aceh di Banda Aceh.
 
Kepala BKPP Aceh Selatan Hj Hayatun SH membenarkan bahwa Pemkab Aceh Selatan tidak memberikan izin tugas belajar kepada Aziel Yorda Prima untuk mengikuti program beasiswa S-2 Ilmu Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang di selenggarakan di Fakultas Fisip USU Medan.
 
Menurutnya, penolakan pemberian izin tugas belajar tersebut merupakan hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Aceh Selatan berdasarkan kajian dan penilaian serta berbagai pertimbangan yang telah dilakukan.
 
Sebab, ujarnya, izin tugas belajar tersebut merupakan sebuah penghargaan yang khusus diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, disiplin dan dedikasi yang bagus selama bertugas.      
 
“Dari hasil penilaian dan pertimbangan yang telah dilakukan, ternyata Aziel Yorda Prima tersebut belum masuk dalam kategori PNS berhak menerima izin tugas belajar. Sehingga Pemkab Aceh Selatan meminta kepada yang bersangkutan agar meningkatkan pengabdian, disiplin serta menunjukkan kinerja yang baik selaku aparatur sipil Negara di daerah ini. Sebab jika hal itu mampu diperbaiki maka ke depannya tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan akan disekolahkan secara khusus oleh pemerintah,” ujarnya.
 
Selain hal itu, sambung Hayatun, Pemkab Aceh Selatan juga menilai bahwa ilmu yang akan diambil oleh yang bersangkutan melalui program beasiswa tersebut sama sekali tidak sesuai atau relevan dengan bidang tugas yang diembannya di instansi tempat dia bertugas sekarang ini yakni sebagai staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan.
 
“Keputusan seperti ini tidak saja diberlakukan terhadap yang bersangkutan tapi terhadap beberapa orang PNS lainnya juga telah diberlakukan hal yang sama, jadi sama sekali tidak ada dasar jika dituding Pemkab Aceh Selatan diskriminatif dalam persoalan ini,” tandasnya.
 
Terkait ancaman akan dilakukan gugatan hukum, Hj Hayatun mempersilahkan kepada PNS bersangkutan melalui penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk menempuh langkah hukum sejauh sesuai aturan dan mekanisme yang ada, sebab pihaknya sangat yakin sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum dalam kasus itu.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *