,

Pemkab Aceh Selatan Diduga Endapkan Dana Sertifikasi Guru

TAPAKTUAN – Ribuan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai jengang pendidikan di Aceh Selatan menyesalkan keputusan pihak Dinas Pendidikan setempat belum melunasi pembayaran sisa dana sertifikasi triwulan IV tahun 2017.

Padahal dana yang bersumber dari APBN melalui kementerian terkait tersebut disebut-sebut telah jauh-jauh hari ditransfer ke rekening kas daerah Aceh Selatan sesuai kuota jumlah guru yang telah terdaftar sebagai penerima dana sertifikasi.

Dana sertifikasi sebanyak 1. 568 guru yang belum dibayarkan tersebut khusus untuk jatah bulan Desember triwulan IV tahun 2017 dengan jumlahnya sekitar Rp 3,6 miliar lebih.

Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Suhainiwar menjelaskan sisa tunjungan sertifikasi guru jatah bulan Desember triwulan IV tahun 2017 sedang dalam proses pengurusan karena sedang menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami telah mengusulkan seluruh berkas dokument guru penerima dana sertifikasi tersebut ke kementerian dengan sistem online. Anggaran untuk triwulan IV sudah cair hingga bulan November hanya tersisa untuk satu bulan lagi yakni Desember. Proses pengurusan dana tersebut terus kami lanjutkan sampai saat ini, makanya kami berharap kepada para guru penerima dana sertifikasi dapat bersabar,” kata dia.

Dia membantah tudingan yang menyebutkan dana tersebut sengaja diendapkan di kas daerah. Tapi dana tersebut benar-benar belum di kirim dari pusat. Lagi pula anggaran tersebut hanya dititipkan sementara di kas daerah Aceh Selatan sebelum dikirim langsung ke masing-masing guru penerima manfaat.

“Jika pun dana tersebut telah berada di kas daerah, ada persyaratan tertentu yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum menarik dana tersebut. Artinya bahwa ada proses yang harus dilewati untuk mencairkan dana tersebut,” tegasnya.

Suhainiwar meminta kepada para guru penerima dana sertifikasi tidak mengeluarkan statemen yang negatif terhadap pihak Pemkab Aceh Selatan terkait belum dicairkannya sisa dana tahun 2017. Sebab pernyataan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan tersebut bisa memicu penilaian negatif dari pihak luar.

Perlu diketahui, lanjut Suhainiwar, persoalan keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru tersebut sama sekali bukan kesalahan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayan maupun pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, melainkan murni tergantung kebijakan pihak kementerian terkait. Sebab pihak kementerian terkait yang mengeluarkan SK pencairan anggaran sedangkan Dinas Pendidikan Aceh Selatan hanya bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi saja.

“Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya merekap data yang sudah diupdate oleh masing-masing rumah sekolah, persoalan update atau tidak update data guru penerima sertifikasi tersebut sangat tergantung kepada operator di sekolah masing-masing,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *