,

Pemkab Aceh Selatan Alihkan 11.000 Hektar Hutan Lindung Menjadi APL

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Pemkab dan DPRK Aceh Selatan memasukkan 11.000 hektar lahan hutan lindung yang dikelola PT Barumun Agro Sentosa (BAS) menjadi kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan hutan produksi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal itu terungkap dari penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, Mufti A Bakar dan anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, menjawab pertanyaan salah seorang tokoh muda Trumon, Adi Samridha dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan RTRW Aceh Selatan tahun 2015 – 2035 yang di gelar di Gedung DPRK, Tapaktuan, Senin, 22 Agustus 2016.

Lahan seluas 11.000 hektar itu berada di Kecamatan Bakongan Raya dan Trumon Raya. Pengalihan sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra yang secara tegas telah menolak pengalihan status lahan tersebut menjadi kawasan hutan lindung.

Anggota Banleg DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi menjelaskan, terkait polemik status lahan seluas 11.000 hektar yang diklaim oleh PT BAS akan dijadikan kawasan hutan lindung, DPRK Aceh Selatan melalui Banleg mendukung langkah Pemkab Aceh Selatan mengalihkan status lahan tersebut menjadi kawasan hutan APL.

“Ini merupakan keputusan yang kita ambil dalam penyusunan Rancangan Qanun RTRW, apakah nantinya saat Raqan RTRW tersebut di bawa ke Provinsi dan ke Pemerintah Pusat akan ada lagi perubahan, kita belum tahu. Apapun yang terjadi nanti kita lihat, yang pasti keputusan tersebut sudah final kita sepakati,” kata Alja.

Dia mengatakan, persoalan sengketa lahan seluas 11.000 hektar dengan PT BAS tersebut telah menjadi polemik berkepanjangan disebabkan karena pihak Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk dijadikan kawasan hutan lindung, atas dasar telah dikeluarkannya izin prinsip oleh mantan Bupati Aceh Selatan periode 2008-2013.

Saat Bupati Aceh Selatan periode 2013-2018 dijabat HT Sama Indra, keputusan pengalihan lahan kawasan hutan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan merugikan masyarakat yang membutuhkan kawasan hutan produksi untuk bercocok tanam di lahan pertanian mereka. Meskipun pembatalan tersebut belum dituangkan dalam sebuah SK Menteri Kehutanan, namun Pemkab dan DPRK Aceh Selatan telah sepakat memasukkan kawasan hutan dimaksud dalam RTRW menjadi kawasan hutan APL.

Selain mempertanyakan masalah status lahan seluas 11.000 hektar milik PT BAS, Adi Samridha juga mempertanyakan masalah tapal batas antara lahan perkebunan sawit milik PT Asdal Prima Lestari dengan lahan milik masyarakat di Kecamatan Trumon Timur.

Dia berharap, dalam momentum pembahasan RTRW Aceh Selatan tahun 2015 – 2035 tersebut pihak Pemkab Aceh Selatan bersama Banleg DPRK dapat memperjelas batas lahan dimaksud sehingga konflik lahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang sudah berlangsung puluhan tahun silam dapat terselesaikan.

Sementara itu, Direktur LSM Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL), Sarbunis mengkritisi draft RTRW yang disampaikan Pemkab Aceh Selatan tidak menjelaskan secara rinci peruntukan lahan untuk kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi (APL), Suaka Marga Satwa, Ekosistem Leuser serta jalur evakuasi bencana.

“Selain itu, kami juga meminta agar dalam draft RTRW dijelaskan secara rinci pembagian zonasi wilayah termasuk potensi kandungan alam yang tersedia di dalamnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Selatan Mufti A Bakar, dalam paparannya mengatakan penyebab terlambatnya proses pembahasan karena draft RTRW yang sebelumnya telah sempat dimasukkan ke DPRK terpaksa harus ditarik kembali oleh pihaknya karena ada beberapa point yang membutuhkan perbaikan.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *