Pemerintah Sahkan Biaya Haji 2019 Rp35,2 Juta

0
354

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenang) bersama Komisi VIII DPR RI mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019/1440 Hijriah sebesar Rp35.235.602. Pengesahan dilakukan setelah sepuluh fraksi di DPR RI menyetujuinya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan satu pembahasan serius bagi kenyamanan jemaah Haji Indonesia yaitu BPIH. Menurutnya hal ini untuk pertama kalinya pembahasan BPIH dilakukan jauh-jauh hari, tidak seperti tahun sebelumnya.

“Hal ini semata-mata agar proses pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah Haji sudah disiapkan bagi jemaah haji. Ada persiapan yang lebih fokus dan lebih jauh. Sementara pemerintah sendiri ada persiapan yang lebih jauh jauh hari agar pelayanan peningkatan kualitas ibadah Haji bisa dilaksanakan lebih mantap lebih kuat dan lebih sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, 04 Februari 2019.

Legislator Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa dalam pembahasan BPIH ini, mereka telah menghadapi berbagai macam tantangan sebelumnya, mulai dari depresiasi mata uang asing yang tentu mempengaruhi terhadap biaya penyelenggaraan Haji. Kemudian lanjutnya, mereka juga harus mempertimbangkan tentang kenaikan general fee yang disebut dengan naqabah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Secara resmi mereka mengirim surat kepada Kementerian Agama ada kenaikan sebesar 10 persen dan yang terakhir adalah soal masih berlakunya kenaikan tarif pajak di Arab Saudi. Hal ini tentu membuat kami Komisi VIII dan Kementerian Agama harus bekerja keras, mencari upaya dan solusi yang terbaik agar pembiayaan ibadah Haji tahun 2019 ini tentu semangatnya adalah tidak memberatkan para jemaah haji,” imbuh legislator dapil Banten ini.

Sementara itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengaku berterima kasih kepada Panitia Kerja (Panja) gabungan Komisi VIII DPR RI dan Kemenag yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. “Inilah salah satu yang patut kita syukuri bahwa Panja berhasil melihat celah-celah di mana dana optimalisasi yang selama ini merupakan akumulasi dari setoran awal yang disetorkan kepada para calon jemaah Haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu kita dapatkan efisiensi dari optimalisasi itu,” jelas Lukman.

Lukman menambahkan bahwa pelaksanaan Haji tahun 2017 dan 2018 telah menghasilkan sejumlah dana hasil dari efisiensi yang dilakukan Kemenag. Maka akumulasi dari kedua sumber dana inilah yang lalu kemudian berhasil digunakan sehingga biaya Haji tahun ini itu tidak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.

“Tetapi ada beberapa yang kita ingin tingkatkan kualitasnya. Oleh karenanya Pak Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menerbitkan Keputusan Presiden dan sejak saat itulah, maka setiap calon jemaah Haji yang ditetapkan berangkat tahun ini itu bisa segera menghubungi bank penerima setorannya masing-masing untuk melunasi biaya Haji selisih dari setoran awal sebesar Rp 25 juta,” tukas Lukman.[rls]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here