,

Pemerintah Pusat Jangan Usik Harta Wakaf Aceh di Mekkah

BANDA ACEH – Pemerintah Pusat diminta untuk tidak mengusik keberadaan tanah wakaf milih rakyat Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Keberadaan Baitul Asyi atau rumah Aceh di Arab sudah wujud jauh sebelum Indonesia ini ada.

Penegasan itu disampaikan Koordinator Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, Senin, 12 Maret 2018. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, kalau pemerintah ingin menginvestasi dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebaiknya jangan sampai menyentuh hal-hal sensitif seperti aset wakaf masyarakat Aceh di Mekkah. Karena, bila salah langkah bisa saja itu menjadi pemicu konflik baru antara Aceh dan Pemerintah Pusat.

“Ketika saya di Komisi VIII DPR RI saya terlibat langsung dalam seleksi pemilihan tim pengawas BPKH. Badan ini dibentuk tujuan utamanya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, jangan sampai merembes ke urusan wakaf Aceh di Mekkah. Pemerintah jangan sampai salah jalan, jangan lagi menyakiti hati rakyat Aceh,” tegas Ketua Departemen Lembaga Politik DPP Golkar tersebut.

H Firmndez melanjutkan, tanah Baitul Asy itu merupakan tanah milik ulama Aceh Habib Bugak Asy di Mekkah yang dihibahkan untuk kepentingan jamaah haji dan pelajar asal Aceh di Mekkah pada masa Kerajaan Aceh. Manuskrip ikrar wakafnya masih tersimpan sampai sekarang di Kementerian Haji dan Wakaf Arab Saudi.

“Akta wakafnya jelas, dari ulama yang juga sudagar Aceh Habib Bugak Asy kepada rakyat Aceh. Itu harta wakaf nenek moyang rakyat Aceh. Jadi pemerintah harus mengerti. Jangan sampai langkah pemerintah melalui BPKH menjadi bumerang,” harap H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga harus bersikap terkait wacana BPKH yang sedang viral tersebut. Jangan sampai informasi menjadi liar dan simpang siur.

“Aset Aceh di luar negeri seperti Baitul Asy itu harus diselamatkan. Jangan sampai kelak anak cucu kita menghujat kita sebagai penyeleweng tanah wakaf. Pemerintah Aceh dan DPRA harus bersikap tegas, segera surati pemerintah pusat, tolak rencana pengambilaihan pengelolaan baitul asy tersebut,” tegas H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, Pemerintah Aceh juga harus terus membangun komunikasi dan hubungan baik dengan wazir pengelola aset wakaf Baitul Asy di Mekkah, agar kemudahan yang diterima jamaah haji asal Aceh selama ini terus berlanjut sampai akhir zaman.

“Jamaah haji dari daerah lain di Indonesia pun pasti mahfum. Aceh ini daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Termasuk istimewa dalam soal bonus dana haji dari Baitul Asy. Itu warisan nenek moyang orang Aceh, jadi Pemerintah Pusat jangan mengusiknya,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *