,

Pemerintah Pusat Harus Bertanggung Jawab Terhadap Infrastruktur Aceh Utara

Setelah 17 tahun dimekarkan, Kabupaten Aceh Utara masih belum bisa bangkit. Sampai awal 2018 utang Pemkab Aceh Utara terhadap pihak ketiga hampir mencapai Rp 200 miliar, sementara peralihan aset dengan Kota Lhokseumawe masih menyisakan masalah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat diminta tidak lepas tangan dengan kondisi keuangan daerah yang pernah menjadi daerah petro dolar tersebut. Aceh Utara yang dulu dikenal sebagai daerah kaya dengan minyak dan gasnya, kini menjadi salah daerah termiskin di Aceh.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, Kamis, 18 Januari 2018 mengungkapkan, sejak Kota Lhokseumawe pisah dari Aceh Utara pada 21 Juni 2001 lalu, aset Aceh Utara seperti infrastuktur dan perkantoran masih banyak berada di Kota Lhokseumawe, sementara untuk membangun ibu kota Aceh Utara yang baru di Lhoksukon butuh anggaran besar.

“Jadi setelah 17 tahun pemekaran masih ada persoalan yang belum tuntas. Aset Aceh Utara masih banyak berada di Lhokseumawe. Perlu campur tangan pemerintah provinsi untuk menyelesaikannya. Pemerintah Pusat juga kita minta untuk bertanggung jawab membangun infrastruktur di Aceh Utara sebagai konsekwensi pemekaran, jangan dibiarkan begitu saja,” harap H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihaknya, saat Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Bener Meriah dan Bireuen pada Sabtu, 13 Januari 2018 pekan lalu.

“Ketika singgah di sana, Bupati Muhammad Thaib meminta kami untuk melihat kondisi Aceh Utara terkini. Banyak infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Begitu juga soal aset, jika masalah peralihan aset ke Kota Lhokseumawe itu tidak selesai, maka sulit bagi Aceh Utara untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Lhoksukon. Butuh anggaran besar untuk membangun ibu kota baru, setelah Lhokseumawe sebagai ibu kota Aceh Utara menjadi daerah otonom sendiri,” ungkap H Firmandez.

H Firmandez menyarankan agar aset Aceh Utara yang ada di Lhokseumawe, seperti perkantoran dan aset lainnya bisa dibeli oleh Pemko Lhokseumawe. Hasil penjualan aset tersebut kemudian bisa digunakan Pemkab Aceh Utara untuk membangun infrastruktur baru di Lhoksukon.

“Sekarang setelah 17 tahun pemekaran kegiatan dan perkantoran pemerintahan Aceh Utara sebagiannya masih berada di Kota Lhokseumawe. Seharusnya dalam waktu yang sedemikian lama itu, Aceh Utara sudah punya pusat pemerintahan sendiri, seperti Kabupaten Bireuen yang juga dulu dimekarkan dari Aceh Utara,” lanjut H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *