,

Pemerintah Pusat Dinilai Diskriminatif Soal Asuransi Nelayan

TAPAKTUAN – Panglima Laot Aceh Selatan, Tgk Muhammad Jamil menilai pemerintah diskriminatif dalam program asuransi nelayan. Dari sebanyak 4.500 nelayan yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota Nelayan (KTAN) di Aceh Selatan, pemerintah pusat hanya mengalokasikan asuransi kepada sebanyak 900 orang nelayan.

Karena itu, Tgk M Jamil juga memprotes kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil keputusan hanya menyalurkan asuransi terhadap nelayan yang bekerja pada kapal atau boat 10 GT ke bawah sedangkan para nelayan yang bekerja pada kapal 10 GT ke atas luput dari perhatian pemerintah.

“Kami mengkhawatirkan kebijakan ini akan menimbulkan gejolak di lapangan sebab sebagian besar nelayan di daerah ini justru bekerja pada kapal atau boat-boat besar di atas 10 GT. Para nelayan buruh kapal tersebut justru berasal dari masyarakat miskin yang seharusnya layak mendapat perhatian pemerintah,” kata Tgk M Jamil di Tapaktuan, Rabu, 28 September 2016.

Tgk M Jamil meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi kembali program tersebut agar tepat sasaran. “Sangat disayangkan, jika mereka tidak diasuransikan pemerintah karena alasan armada. Kapal itu hanya tempat mereka mengais rezeki, janganlah hanya gara-gara faktor armada mereka luput dari perhatian pemerintah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Selatan, Cut Yusminar menjelaskan bahwa, dari 1.200 nelayan yang diusulkan asuransi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan, pihak KKP baru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penyaluran asuransi terhadap sebanyak 900 orang nelayan.

Sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan persyaratan yang ditentukan KKP, lanjut Cut Yusminar, asuransi nelayan dikhususkan untuk buruh nelayan kapal kecil berkapasitas 10 GT ke bawah dan nelayan tradisional serta diutamakan pemegang Kartu Tanda Anggota Nelayan (KTAN). Sedangkan buruh nelayan kapal besar diatas 10 GT, asuransinya tidak dibebankan kepada pemerintah.

Cut Yusminar mengaku bahwa, pihaknya juga berkeinginan agar seluruh nelayan yang menjadi buruh kapal atau boat didaerah itu turut menerima asuransi sehingga tercipta azas keadilan dan kesamarataan, namun keinginan tersebut tidak mampu diwujudkan oleh pihaknya karena aturan yang dibuat oleh KKP tidak seperti itu.

“Kami berharap ketentuan ini harus ditanggapi dengan bijak oleh semua pihak. Pengusaha atau pemilik kapal nelayan, harus berinisiatif agar buruh nelayan yang bekerja padanya tidak dirugikan,” harap Cut Yusminar.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *