,

Pemerintah Diminta Perpanjang Dana Otsus Aceh

JAKARTA – Pemerintah Pusat diminta untuk memperpanjang pemberian dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh butuh dana segar untuk membangun setelah 32 tahun pembangunan mangkrak akibat konflik, ditambah lagi dengan kerusakan infrastruktur yang luar biasa akibat musibah tsunami yang maha dahsyat pada 2004 silam.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh, H Firmandez, Selasa, 13 Juni 2017. Menurutnya, Aceh akan menerima dana Otsus selama 20 tahun, terhitung sejak 2008 hingga 2027. Dalam kurun waktu dua dasa warsa tersebut Aceh akan menerima sekitar Rp 163 triliun dana Otsus.

“Pertanyaannya kemudian, setelah 2027 nanti, ketika dana Otsus untuk Aceh tidak ada lagi, bagaimana Aceh akan membangun? Sementara ketertinggalan Aceh dengan provinsi lain sangat jauh akibat lama didera konflik dan musibah tsunami yang meluluhlantakkan Aceh. Makanya saya minta Pemerintah Pusat memperpanjang pemberian dana Otsus untuk Aceh, hingga Aceh bisa sejajar dengan provinsi lain. Kalau bisa dana Otsus untuk Aceh dipermanenkan,” harap Wasekjen DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Anggota DPR RI asal Aceh ini melajutkan, selama ini kucuran dana Otsus ke Aceh yang hingga tahun 2017 telah mencapai Rp 58,6 triliun, namun dana yang melimpah tersebut belum berpengaruh pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

“Ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di Aceh yang masih tinggi. Dana Otsus Aceh juga belum berimplikasi langsung pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap H Firmandez.

H Firmandez menegaskan, pihaknya di Golkar melalui fraksinya di DPR RI dengan 99 anggota yang tersebar di berbagai komisi siap memperjuangkan hal itu. Ia mengajak Pemerintah Aceh untuk membuat usulan ke pemerintah pusat agar pemberian dana Otsus Aceh tidak berhentik pada 2027, tapi berlanjut sampai Aceh benar-benar bisa membangun dengan baik. Ia meminta Pemerintah Aceh agar mengusulkan perpanjangan pemberian dana Otsus untuk Aceh, sampai Aceh benar-benar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

“Kita berharap Pemerintah Aceh yang baru di bawah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah bisa memikirkan ini. Contoh seperti Papua yang mengajukan Undang-Undang Otsus Plus ke pemerintah, karena Otsus yang ada belum cukup untuk membangun daerah. Aceh juga bisa mengusul perpanjangan dana Otsus, kami di DPR RI akan memperjuangkannya,” kata politisi Golkar asal Aceh tersebut.

DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan H Setya Novanto, katanya, melalui fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI siap membantu memperjuangkan agar dana otsus diperpanjang sampai rakyat Aceh benar-benar sejahtera. “Bahkan kalau keuangan negara memungkinkan untuk dipermanenkan.
Pak Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Ketua DPR RI siap memperjuangkan,” pungkasnya. [HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *