,

Pemerintah Diminta Perjelas Tapal Batas Singkil – Sumut

tapal batas singkil

TAPAKTUAN – Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (FKMBSA) meminta kepada Pemerintah segera memperjelas status tapal batas pulau-pulau kecil dan daratan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang diklaim masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu merupakan salah satu point aspirasi dari sejumlah aspirasi lainnya yang terangkum dalam hasil musyawarah FKMBSA di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 23 November 2017.

Musyawarah yang dipimpin Ketua FKMBSA, Fitriadi tersebut diikuti perwakilan pemuda dari tujuh kabupaten/kota, yakni perwakilan Mahdalena (Aceh Jaya),T Wahyu Darmawan (Aceh Barat), Rusman (Nagan Raya), Musrizal (Aceh Barat Daya), Zulfandi (Aceh Selatan), Iswandi Dody (Subulussalam), dan Khairul Rajuli (Singkil).

Tuntutan tersebut disampaikan masing-masing perwakilan pemuda dari tujuh kabupaten/kota itu dalam orasinya yang digelar di Bundaran Keude Aru, Kota Tapaktuan, Jumat, 24 November 2017.

Dalam tuntutannya yang dibacakan juru bicara FKMBSA, Zulfandi, mereka juga mendesak Pemerintah Aceh segera merealisasikan pembangunan terowongan Gunung Geurute di Kabupaten Aceh Jaya dan melalukan pelebaran badan jalan di sepanjang ruas jalan yang menghubungkan kabupaten/kota di pantai barat selatan Aceh.

Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Aceh segera menyelesaikan pembangunan jalan penghubung barat selatan Aceh dengan wilayah tengah tenggara. Mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional di barat selatan Aceh serta membangun Gedung Perpustakaan Regional di wilayah tersebut.

Mereka juga meminta Pemerintah Aceh segera melakukan langkah penanggulangan yang serius terkait bencana alam banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di pantai barat selatan Aceh.

Salah satu yang harus diprioritaskan adalah pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai Gelombang diperbatasan Aceh Selatan dengan Pemko Subulussalam dan Aceh Singkil.

Selanjutnya, FKMBSA juga meminta kepada Pemerintah Aceh segera merealisasikan pembangunan pelabuhan dan bandar udara bertaraf internasional di wilayah pantai barat selatan Aceh termasuk meningkatkan fasilitas infrastruktur di objek-objek wisata unggalan di daerah tersebut untuk memikat kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.

Pemerintah Aceh juga diminta melakukan pengkajian dan evaluasi izin serta Amdal perusahaan – perusahaan pertambangan dan perkebunan. Agar tertibnya keberadaan sejumlah pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat, Pemerintah Aceh juga didesak agar membuat regulasi yang jelas.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *