,

Pemerintah Diminta Keluarkan Sertifikat Tanah Transmigrasi

TRUMON – Pemerintah Aceh diminta memperjelas status tanah tranmigrasi lokal (translok) Desa Keude Trumon, Trumon, Aceh Selatan. Pemerintah harus mengeluarkan sertifikat agar lahan yang didiami warga translok itu berkekuatan hukum.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRK Aceh Selatan, Armia Majid, Rabu, 30 November 2016. Menurutnya, puluhan hektar lahan pertanian yang khusus diperuntukkan kepada warga transmigrasi local di desa tersebut sampai saat ini belum bersertifikat.

Lahan itu merupakan lahan pertanian yang pernah digarap oleh warga transmigrasi luar daerah sebelum konflik Aceh berkecamuk. Setelah Aceh damai pasca konflik, lahan yang dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya tersebut dialihkan kepada warga transmigrasi lokal. “Sayangnya, meski lahan itu sudah belasan tahun mereka garap, namun hingga saat ini statusnya belum ada kejelasan apapun dari pemerintah,” ungkapnya.

Kejelasan status lahan bagi 100 keluarga transmigrasi lokal itu sangat penting, agar tidak menimbulkan keresahan warga traslok terhadap kemungkinan sewaktu-waktu akan diambil alih oleh pihak pemerintah.

“Kekhawatiran mereka bukan tidak beralasan, sebab berdasarkan perkembangan terakhir dari tiga blok lokasi lahan, hanya lokasi lahan satu yang dijadikan tempat tinggal mereka yang berada dalam wilayah aman, sementara lokasi lahan dua dan tiga yang dijadikan sebagai areal lahan pertanian dinyatakan sudah masuk ke dalam kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Kondsi ini sangat meresahkan warga transmigrasi karena lahan pertanian seluas dua hektar per KK yang telah digarap selama ini bakal terancam tidak bisa di manfaatkan lagi,” ungkap Armia Majid.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku sangat sering didatangi warga transmigrasi mengadukan persoalan tersebut. Menurutnya, warga meminta kepada pihaknya agar segera mendesak pihak Pemerintah Aceh melalui Dinas Transmigrasi provinsi segera memperjelas status tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada mereka.

“Sebenarnya persoalan ini telah pernah saya suarakan dalam forum paripurna DPRK Aceh Selatan beberapa waktu lalu dengan harapan supaya Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait segera berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi Provinsi Aceh untuk memperjelas status tanah tersebut. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada tindaklanjut yang konkrit,” pungkasnya Armia Majid. [Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *