,

Pembangunan 150 Rumah Nelayan Dilakukan Tertutup

TAPAKTUAN – Pembangunan 150 unit rumah nelayan di Aceh Selatan dinilai sangat tertutup, mulai tahapan pembangunan hingga pembagiannya.

Ali Zamzami dari LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan (Formak) Aceh Selatan, mengungkapkan, 150 unit rumah nelayan di tiga lokasi terpisah masing-masing di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji dan Dusun Suak Bugeh, Desa Jambo Manyang, Kecamatan Kluet Utara serta Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon.

Ali Zamzami menilai proyek yang didanai APBN tahun 2015 membuat para nelayan setempat merasa bingung harus berurusan dengan pihak mana untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut.

“Salah satu contoh kasus seperti pekerjaan pembangunan rumah nelayan di Desa Padang Bakau, Labuhanhaji, saat berlangsungnya proses pekerjaan proyek tersebut, dilokasi tidak nampak dipasang papan nama sehingga masyarakat tidak mengetahui nama perusahaan, jumlah anggaran serta tenggat waktu terakhir masa pekerjaan,” ungkapnya, Kamis, 26 Mei 2016 di Tapaktuan.

Ali Zamzami juga menilai proyek tersebut janggal dan banyak kekurangan, seperti meteran (amper) listrik PLN dan bola lampu banyak yang belum dipasang. Mesin Sanyo untuk menarik air dari sumur ke dalam rumah juga belum dipasang.

Selain itu, sekeliling perkarangan rumah juga belum dilakukan penimbunan sehingga lokasi perumahan yang merupakan bekas lahan sawah tersebut masih terlihat semak belukar dan berlumpur seperti kubangan kerbau.

“Informasi kami terima dari Kepala Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, rumah nelayan sebanyak 50 unit tersebut telah dilakukan serah terima antara kontraktor pelaksana dengan pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh Selatan. Artinya bahwa, pekerjaan proyek tersebut telah tuntas meskipun kenyataannya di lapangan masih ada kekurangan,” kata Ali Zamzami.

Karena itu, LSM Formak Aceh Selatan mendesak pihak Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait, supaya membuka secara terang proses pendataan nelayan calon penerima rumah bantuan tersebut sehingga peruntukan tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh Selatan, Ir Bahrum yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Dasatri Radhli ST, menjelaskan bahwa, keberadaan sebanyak 150 unit rumah nelayan di Aceh Selatan merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang didanai sumber APBN tahun 2015.

“Mulai tahap pelelangan (tender) sampai pekerjaan dan pengawasan di lapangan, seluruhnya ditangani oleh pihak Kementerian PUPR, sementara kami sama sekali tidak dilibatkan dalam proyek tersebut, kecuali hanya sebatas koordinasi dan penunjukan lokasi saat awal proses pekerjaan. Demikian juga saat dilakukan PHO tanda pekerjaan sudah selesai juga tidak dilibatkan pihak kami,” kata Dasatri.

Tidak hanya itu, sambung Dasatri, saat awal proses pekerjaan proyek itu, pihaknya juga telah pernah meminta pertinggal kontrak kerja, untuk mengetahui nama perusahaan yang mengerjakan dan mengawasi proyek tersebut termasuk jumlah anggaran per unitnya, namun permintaan itu tidak diindahkan oleh pihak Kementerian PUPR.

Dasatri mengakui bahwa, setelah pekerjaan proyek tersebut selesai dikerjakan baru-baru ini, pihaknya telah menerima perintah dari pihak Kementerian PUPR supaya segera mendata para nelayan calon penerima supaya rumah bantuan tersebut bisa segera disalurkan.

“Tim verifikasi dan validasi data yang telah dibentuk oleh Pemkab Aceh Selatan yang melibatkan pejabat lintas SKPK, akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan peruntukan rumah bantuan benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara itu, subkontraktor pelaksana pekerjaan rumah nelayan di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, Zulfadin menerangkan, dari 50 unit rumah yang telah siap dibangun seluruhnya tipe 36. Namun dia mengaku juga tidak mengetahui berapa jumlah anggaran per unit rumah yang didanai sumber APBN tahun 2015 tersebut.

“Kontraktor pemilik paket proyek tersebut bernama Muzakir asal Banda Aceh, hanya menyerahkan gambar kepada kami sedangkan RAB-nya tidak diserahkan. Tapi dia tetap turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan,” ucapnya.

Berdasarkan gambar yang ada padanya, sambung Zulfadin, pekerjaan rumah nelayan tersebut telah sesuai standar rumah tipe 36. Sedangkan terkait meteran listrik dan bola lampu termasuk mesin sanyo memang sengaja belum dipasang oleh pihaknya, karena khawatir selain berpotensi dicuri oleh oknum tertentu juga khawatir lokasi perumahan yang jauh dari pemukiman penduduk tersebut menjadi tempat maksiat di malam hari.

“Mesin Sanyo sebanyak 50 unit memang sudah ada dan saat ini kami simpan di rumah kepala desa. Mesin itu sengaja belum kami pasang karena khawatir dicuri karena belum ada penghuninya. Termasuk jaringan listrik PLN juga sudah kami bayar ke pihak PLN, jadi saat ini sudah menjadi tanggungjawab pihak PLN untuk memasangnya setelah rumah tersebut ada penghuninya nanti,” jelasnya.

Selain item pekerjaan itu yang masih ada kekurangan, kata Zulfadin, tidak ada lagi item pekerjaan yang belum siap dikerjakan pihaknya, sebab sesuai yang tertera dalam gambar, seperti penimbunan perkarangan dan pembangunan pagar memang tidak termasuk dalam bagian dari pekerjaan paket proyek tersebut.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *