,

Pawang Gle dan Keujruen Blang Harus Diaktifkan Kembali

BANDA ACEH – Keberadaan lembaga adat di Aceh seperti Pawang Gle, Keujruen Blang, Panglima Laot, Panglima Seneubok dan lain sebagainya harus diaktifkan kembali, untuk merespon dan menyelesaikan berbgaai fenomena yang berkembang dalam masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan saat membuka Musyawarah Besar pemilihan  pengurus MAA periode 2019-2023 yang mengangkat tema Musyawarah Mufakat Majelis Adat Aceh untuk membina dan melestarikan adat Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menurut Dermawan, berbagai fenomena itu, menjadi persoalan serius yang perlu segera untuk diambil tindakan. Misal saja peredaran narkoba yang kini bukan lagi terjadi di perkotaan, melainkan sudah merambah hingga ke tingkat gampong. Karena itu, fungsi-fungsi lembaga adat perlu untuk lebih ditingkatkan untuk menangkal berbagai fenomena tersebut. “Fungsikan meunasah, balai semeubet (pengajian) sehingga generasi muda bisa paham akan kekayaan adat istiadat Aceh,” himbaunya.

Untuk memakmurkan meunasah, kata Dermawan, butuh langkah konseptual, di mana meunasah bisa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat dalam memberikan didikan pada generasi muda. Dengan demikian, perbaikan moral generasi Aceh bisa dibina sejak dini.

Selain itu, lanjut Dermawan, MAA perlu menguatkan kembali peran lembaga adat di Aceh seperti pawang glepanglima laot dan keujreun blang. Ketiga lembaga ini perlu difungsikan kembali, sehingga dapat menekan timbulnya konflik di tengah masyarakat.

“Berbicara adat, sama dengan berbicara ruh semangat persatuan Aceh. Dengan berfungsinya lembaga adat ini tentu akan memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.”

Dermawan memuji kiprah MAA yang dalam 5 tahun terakhir telah mengupayakan pelestarian budaya Aceh di berbagai daerah. Bahkan sistim peradilan adat di Aceh telah mengilhami daerah lain. Aceh, kata Dermawan dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa dengan sistem peradilan adat. “Yang perlu ditingkatkan lagi adalah pemikiran dan solusi lembaga adat atas kondisi yang berkembang di Aceh saat ini,” kata Dermawan.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh, Badruzzaman Ismail, menyebutkan di era revolusi industri, peran dan fungsi nilai-nilai adat sebagai bagian dari budaya Aceh mulai terkikis. Karena itu, butuh upaya bersama untuk mengembalikan nilai-nilai adat Aceh masa lalu yang kental dengan keislaman. Di Musyawarah MAA kali ini, kata Badruzzaman, harus dipersiapkan  pemimpin yang visioner dan bekerjakeras dalam kebersamaan sehingga adat Aceh tetap terjaga.[rls]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *