,

Pasca Kasus Penculikan
DPRA Minta ULP Pemerintah Aceh Perbaiki Sistem

BANDA ACEH – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Azhari Cagee meminta agar kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh diperbaiki. Hal itu ekses dari kasus penculikan Kamal Bahri yang diduga menerima suap proyek yang berujung dengan kematian Ismuhar dan Barmawi, sebagai pelaku penculikan.

Azhari Cagee meminta Kepala ULP, Nurchalis untuk bertanggung jawab secara moral dengan membenai sistem di ULP. Selain itu, sistem pelelangan barang dan jasa juga harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Jadi kita meminta kepada mereka (ULP) agar nantinya lebih menekankan aturan dari tata cara yang santun, cepat, dan tepat, supaya yang terjadi kemarin itu tidak terjadi lagi. Jangan hanya gara-gara pelelangan barang dan jasa bisa melayangkan nyawa orang,” kata Azhari usai memanggil pihak ULP untuk dimintai keterangan pada Kamis 11 Februari 2016) di ruang rapat Komisi I DPR Aceh.

Ia mengatakan, Kepala ULP, Nurchalis yang baru dilantik pada November 2015 itu, tidak mengetahui banyak mengenai proses kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris ULP, Kamal Bahri pada 28 Februari lalu.

“Sebaiknya sistem kerja ULP diperbaiki pada proses pelelangan barang dan jasa, juga secara administrasi dan sistem pelelangan agar tidak ada kejadian yang menghebohkan yang melibatkan pejabat ULP lagi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, kata Azhari, ada sesuatu di balik penculikan Kamal Bahri. Karena kalau pejabat tersebut diculik hanya untuk sekedar meminta uang, masih banyak orang kaya dan jabatan tinggi selain Kamal Bahri yang bisa diculik.

Menanggapi hal itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh sekaligus Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Nurchalis mengatakan, akan mengubah manajemen kerja pegawai ULP, dalam artian pengelolaan job description.

“Kita akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena yang menjadi masalah sekarang, ULP ini bukan lembaga otonom di pemerintah, tapi ek-offisio di biro pembangunan. Tentunya kalau ek-offisio itu keterbatasan kita, kita tidak bisa mengontrol, hanya Prokja (Kelompok Kerja) yang ada dari dinas-dinas,” kata Nurchalis.

Hal itu dilakukan karena kasus penculikan Sekretaris ULP, Kamal Bahri pada 28 Januari 2016 lalu. Kamal Bahri diculik karena diduga terlibat dalam suap pengurusan proyek. Ia bebas pada 1 Februari 2016 setelah istrinya menebus Rp. 700 juta. Saat itu polisi menyergap penculik, dari empat penculik, dua diantaranya meninggal dunia.

Ia berharap, tidak ada lagi urusan meminta pemenangan proyek kepada ULP, karena grativikasi sangat dilarang secara hukum. Ia mengaku tidak mengetahui jika ada oknum ULP yang melanggar hukum karena ia baru dilantik pada November 2015 lalu.

“Tapi kita akan terus membenahi ULP karena ini corong terbaik untuk pembangunan Aceh kedepan. Artinya saya mencoba yang terbaik dan mencoba supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi,” ujar Nurchalis kepada wartawan usai rapat tertutup di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Ia menyatakan akan terus membenahi ULP agar bekerja lebih baik lagi. Ia menuturkan, semua pegawai ULP harus memahami agar tidak terjadi praktek kolusi dan korupsi di lembaga tersebut, apalagi mengenai sebuah proyek.[HD/acl]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *