,

Panwaslih Aceh Selatan Tanpa Anggaran

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan sejak dilantik pada April 2016 lalu hingga saat ini belum menerima anggaran apapun baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk honor petugas.

Padahal kebutuhan anggaran yang mencapai Rp6 miliar tersebut, sudah sejak lama diusulkan oleh pihak Panwaslih Aceh Selatan ke Pemerintah Aceh dan DPRA supaya dapat dianggarkan melalui APBA tahun 2016.

“Sampai saat ini sepeserpun kami belum menerima anggaran baik bersumber dari APBA maupun APBK, sehingga jangankan untuk biaya operasional dan sewa kantor, untuk honor petugas saja sudah empat bulan kami bekerja belum pernah kami terima,” kata Ketua Panwaslih Aceh Selatan Safli Alian di Tapaktuan, Senin, 29 Agustus 2016.

Dia menyatakan, meskipun tanpa ada anggaran namun pihaknya telah berhasil mencari dan menempati Kantor Panwaslih Aceh Selatan yang berlokasi di depan Kantor Departemen Agama (Depag) Kota Tapaktuan. “Kantor itu statusnya kami sewa, tapi hingga saat ini uang sewanya masih belum kami bayarkan pada pemilik rumah tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah selesai merekrut anggota Panwascam melalui berbagai tahapan mulai dari ujian tulis sampai wawancara. Dalam hasil tes yang telah diumumkan oleh pihak Panwaslih Jumat (26/8), dari jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 243 orang dinyatakan lulus sebanyak 54 orang yang akan ditempatkan di 18 kecamatan sedangkan 54 orang lagi sebagai cadangan.

“Untuk kebutuhan anggaran selama berlangsungnya proses seleksi Panwascam tersebut, kami terpaksa memakai uang pribadi terlebih dahulu dan bahkan ada juga yang terpaksa harus kami pinjam kepada orang lain,” bebernya.

Menurut Safli, dengan belum tersedianya anggaran maka pihaknya belum bisa menjadwalkan pelantikan 54 orang Panwascam hasil seleksi yang telah diumumkan tersebut. Jika belum dilantik maka pihak Panwascam pun belum bisa melakukan tugas-tugasnya di lapangan termasuk belum bisa merekrut Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang akan di tempatkan di 447 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 260 desa seluruh Aceh Selatan.

Safli menegaskan bahwa, kondisi seperti itu jelas-jelas akan mengancam pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu karena pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 mendatang bakal terancam tanpa adanya pengawasan yang maksimal oleh lembaga resmi Panwaslih.

“Salah satu contoh kasus seperti dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual dukungan KTP bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang maju lewat jalur independen yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak PPS. Seharusnya proses verifikasi faktual ini wajib diawasi secara langsung oleh pihak PPL, namun apa yang harus dilakukan sampai saat ini petugas PPL belum mampu direkrut,” jelasnya.[Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *