,

Pansus DPRK Aceh Selatan Temukan Proyek Mendahului Tender

TAPAKTUAN – Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas proyek-proyek yang dikerjakan mendahuli tender di Aceh Selatan.

Hal ini mencuat setelah adanya temuan Tim Panitia Khusus (Pansus) I DPRK setempat tentang proyek pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Tapaktuan sumber APBK 2017 senilai Rp 6,2 miliar yang dikerjakan mendahului proses tender.

Koordinator LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan (Formak) Aceh Selatan, Ali Zamzami menilai temuan itu telah membuktikan bahwa proses pelelangan paket proyek oleh Pemkab Aceh Selatan selama ini melalui Unit Lelang Pengadaan (ULP) hanya formalitas belaka.

“Kami menduga sejak awal sudah ada oknum kontraktor tertentu yang dimenangkan, sementara proses lelang yang digelar secara online oleh ULP tersebut hanya modus saja,” ujarnya, Selasa, 2 Mei 2017 di Tapaktuan.

Hal yang sama disampaikan tokoh masyarakat Labuhanhaji Raya, Badaruddin. Ia mendorong DPRK Aceh Selatan agar segera melaporkan secara resmi dugaan “rasuah” tersebut ke aparat penegak hukum baik ke polisian maupun kejaksaan.

“Sebenarnya dugaan pengkondisian proses tender proyek di Aceh Selatan tersebut sudah menjadi rahasia umum. Hal itu diduga harus dilakukan karena apabila Bupati Aceh Selatan sekarang ini HT Sama Indra maju kembali pada Pilkada 2018, maka proses lelang proyek harus segera dituntaskan dalam waktu dekat. Sebab jika terlambat maka secara otomatis pada bulan September 2017 Bupati Sama Indra sudah susah mengendalikan proyek-proyek tersebut,” beber Badaruddin.

Meskipun demikian, Badaruddin mengaku bahwa untuk mengungkap praktik konspirasi dalam proses tender proyek di lingkungan Pemkab Aceh Selatan tersebut sangat sulit, karena diduga dilakukan secara diam-diam dan sangat rapi.

Menurut dia, satu-satunya cara untuk mengungkap dugaan praktik suap atau pengkondisian dalam memenangkan paket proyek tersebut adalah dengan cara ditangkap tangan terlebih dulu Kepala ULP bernama Mudasir.

“Sebenarnya yang harus dicokok terlebih dulu adalah saudara Mudasir selaku Kepala ULP. Sebab Mudasir diyakini bertindak sebagai juru kunci dalam mengatur siapa-siapa saja oknum kontraktor pemenang paket proyek itu atas arahan atau perintah Bupati Aceh Selatan. Karena Mudasir tersebut diduga kuat menerima perintah langsung,” beber Badaruddin.[HM]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *