,

Panglima Laot Minta Dilibatkan dalam Program Asuransi Nelayan

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Panglima Laot Aceh Selatan, Tgk M Jamil meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan agar melibatkan mereka dalam perekrutan para nelayan sebagai calon penerima asurasi pada tahun 2016 ini.

“Yang memahami dan mengerti siapa-siapa saja nelayan yang berhak menerima asuransi tersebut adalah Panglima Laot Lhok di masing-masing kecamatan,” kata M Jamil kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu, 24 Agustus 2016.

Dia mengakui bahwa, selama proses pendataan dan penyerahan formulir yang telah dilakukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan sejak beberapa bulan lalu, hingga saat ini sama sekali tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak penglima laot.

Akibatnya, pihak panglima laot sama sekali tidak mengetahui jika program pemberian asuransi tersebut akan direalisasikan kepada para nelayan setempat. “Kami tidak mengetahui sudah sejauh mana program itu berjalan, apakah sudah mulai disalurkan dan berapa jumlah nelayan yang akan menerima asuransi, bagaimana saja kategori nelayan yang mendapat bantuan termasuk berapa besaran anggaran yang diterima nelayan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Hadi Suhaima membenarkan bahwa koordinasi secara khusus dengan Panglima Laot Kabupaten tidak dilakukan dalam proses pengisian formulir nelayan calon penerima asuransi, karena proses itu membutuhkan waktu cepat harus diselesaikan oleh pihaknya.

Meskipun demikian, dalam proses pengisian formulir serta melengkapi persyaratan terhadap nelayan calon penerima asuransi, pihaknya langsung melibatkan panglima laot lhok di masing-masing kecamatan, termasuk tenaga penyuluh perikanan, panglima teupin dan kelompok nelayan yang aktif.

“Langkah ini kami lakukan untuk mempercepat proses pengisian formulir dan melengkapi persyaratan lainnya. Sebab mereka lah (panglima laot lhok-red) yang memahami dan mengerti siapa saja para nelayan yang berhak menerima asuransi,” tegasnya.

Menurut dia, langkah atau gerak cepat tersebut harus segera dilakukan mengingat tenggat waktu yang tersisa untuk melengkapi seluruh persyaratan sampai akhir Agustus 2016 tinggal beberapa hari lagi, sementara dari kuota sebanyak 5.000 nelayan penerima asuransi di Aceh Selatan yang baru terealisasi sekitar 1.000 lebih.

Lagi pula, salah satu syarat bagi nelayan dapat menerima asuransi adalah harus mengantongi kartu nelayan, sementara dari jumlah keseluruhan nelayan Aceh Selatan sebanyak 7.000 orang yang telah mengantongi kartu nelayan baru 4.336 orang.

“Untuk mencukupi kuota 5.000 orang tersebut, kami harus pro-aktif jemput bola turun ke lapangan mengurus kartu nelayan. Namun jikapun nantinya saat sudah sampai batas waktu ternyata dari kuota yang tersedia 5.000 orang namun yang bisa di realisasikan asuransi hanya kepada 4.336 orang saja, maka dengan sangat terpaksa nelayan penerima asuransi di Aceh Selatan tidak tercapai sesuai kuota yang di sediakan,” jelas Hadi Suhaiman.

Pemberlakuan asuransi tersebut, kata dia, sangat tergantung kapan dilakukannya penandatanganan kontrak kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan perusahaan asuransi. Jika langkah itu dilaksanakan pada akhir Agustus 2016 ini sesuai rencana awal, maka pada awal September 2016 asuransi nelayan di seluruh wilayah Indonesia secara resmi sudah mulai berlaku.

“Terhadap nelayan yang belum tertampung pada tahun 2016 ini, masih bisa dimasukkan lagi pada tahun anggaran 2017 mendatang, itupun tergantung kuota yang disediakan oleh pihak pemerintah pusat,” pungkasnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *