Palsukan Tanda Tangan, Polisi Tahan Kepala Desa Berhut

0
544

BLANGKEJEREN – Aparat kepolisian Polres Gayo Lues menetapkan Kepala Desa Berhut, Kecamatan Terangun yang berinisial SR (35) sebagai tersangka atas kasus pemalsuan tanda tangan menyangkut dana desa tahun 2017.

Kasus itu terkuak setelah perangkat desa setempat beramai-ramai melaporkan tindakan SR ke Polisi dengan nomor laporan Lp/15/II/2019/SPKT, tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatanggani 21 orang perangkat desa.

Kapolres Gayo Lues AKBP Eka Surahman melalui Kasat Reskrim Iptu Abdulah Hamid Selasa, 26 Februari 2019 mengatakan, tanda tangan yang diduga dipalsukan oleh Kepdes Berhut itu adalah utuk pembuatan data sidang penetapan anggaran pendapatan belanja desa Berhut tahun 2017 beserta pembuatan daftar hadir sidang APBK desa Berhut. “Yang melaporkan termasuk sekretaris desa bersama perangkat desa yang lain, dan sekarang sudah kita lakukan penahanan,” katanya.

Dari hasil penyelidikan, pemalsuan tanda tangan perangkat desa itu bermula pada bulan Januari 2017, desa Berhut mendapat jatah dana desa Rp 735 juta, dan dengan adanya dana itu, kepala desa mengundang seluruh perangkat desa untuk membahas dana desa.

Kemudian Kepdes Berhut melaksankan kegiatan rapat serta memutuskan dari dana sebesar Rp 735 juta dibangun tiga kegiatan fisik, kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan alat-alat pertanian, penyaluran dana BUMK, gaji PAUD/guru ngaji, kegiatan imunisasi terhadap anak Berhut, dan tunjangan imam beserta bilal desa.

“Setelah penetapan itu langsung ditandatanggani oleh perangkat desa, kemudian Kepdes menyerahkan kepada urang tue untuk ditandatanggani, selanjutnya ke kantor Camat Terangun untuk diverifikasi, barulah dibawa ke Kabupaten untuk diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat,” jelasnya.

Setelah Kepdes menyerahkan kepada pihak BPM, ternyata pihak BPM menolak beberapa rincian kegiatan akibat harga material terlalu tinggi, serta kegiatan tidak disertai rincian pelaksana teknis. Kepdespun langsung berinisatif memperbaiki sendiri dan melakukan pemalsuan tanda tanggan perangkatnya dalam dokumen, kemudian baru diserahkan lagi ke BPM hingga akhirnya diterima.

“Setelah berkas diterima BPM, Kepdes kembali pulang ke desa dan mengatakan kepada perangkat desa sudah dilakukan perbaikan yang salah serta tandatangan dipalsukan, pernyataan itu disampaikan Kepdes dihadapan kaur kesra, kaur pemerintahan dan kaur pembangunan, tapi saat itu tidak dipermasalahkan, baru tahun 2019 ini dilaporkan, dan kita langsung tindaklanjuti,” ungkap Kasat Reskrim.

Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya menetapkan Kepdes Berhut sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Sel Mapolres Gayo Lues, sebagai barang bukti, polisi juga ikut mengamankan satu rangkap foto kopy dokumen sidang penetapan anggaran dan belanja kampung Berhut.

Akibat perbuatanya yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan, kepala desa Berhut terancam penjara selama enam tahun, polisi juga akan mendalami penggunaan dana desa Berhut guna memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak.[Win Porang]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here