,

Pakar Minta Pemerintah Aceh Segera Bentuk BPA

BANDA ACEH – Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, meminta Pemerintah Aceh segera mensahkan qanun tentang pertanahan, serta membentuk Badan Pertanahan Aceh (BPA) sesuai Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2014, agar sengketa lahan di berbagai daerah bisa diselesaikan.

Permintaan itu disampaikan puluhan anggota Pakar saat berunjukrasa di depan gedung DPRA, Rabu, 20 Januari 2016. Koordinator aksi, Rahmad mengatakan, Pemerintah Aceh harus memperjelas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang merugikan rakyat Aceh.

“Kami sudah lama berjuang untuk tanah yang dikuasai oleh PT Rapala di Aceh Tamiang. Di Aceh Utara juga ada tanah yang di ambil oleh PT Arun. Mereka mengambil hal rakyat berupa tanah dan belum dikembalikan hingga saat ini,” katanya.

Rahmad melanjutkan, ada 12 masyarakat yang ditahan karena buat aksi kepada PT Rapala mengenai sengketa tanah di Aceh Tamiang. Jika dilihat dari sejarah, lanjutnya, permasalahan tanah di beberapa daerah di Aceh sudah berlangsung puluhan tahun seperti di PT Arun di Aceh Utara dan PT Rapal di Aceh Tamiang. “Kami mendesak pemerintah Aceh untuk menyelesaikan seluruh konflik pertanahan di Aceh dan segera mengesahkan qanun pertanahan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, legislatif sudah berusaha mendorong pemerintah pusat agar menyerahkan permasalahan pertanahan di Aceh kepada pemerintah Aceh. Pada peraturan no. 23 tahun 2014 itu, kata Abdullah, hanya berubah nama saja dari Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh, tidak dengan kewenangannya.

“Kami sudah datang ke Aceh Tamiang, PT Rapala yang dituntut oleh rakyat hari ini kami sudah perjuangkan juga agar tanah kembali ke rakyat,” ujar Abdullah Saleh di hadapan puluhan demonstran.

Terkait qanun pertanahan, Abdullah saleh mengatakan belum diserahkan kepada pemerintah Aceh. Kepada demonstrasi, ia berujar akan mendorong Pemerintah Aceh atau eksekutif lebih pro aktif dalam memperjuangkan qanun pertanahan.

“Kalau DPR Aceh saja tidak akan bisa, makanya kita butuh semua tenaga dari rakyat dan DPR untuk mendesak pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan rakyat,” tuturnya.

Terkait qanun pertanahan, Abdullah menyebutkan, akan mencoba untuk memasukkan qanun tersebut ke dalam program legislatif 2016. Sementara terkait 12 orang yang sedang menjalani proses pengadilan, ia akan mencoba berbicara kepada kepolisian untuk ditangguhkan penahanannya. [HD]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *