,

Otsus untuk Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat

KUALA SIMPANG – Pemberian otonomi khusus (Otsus) oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, harus mampu memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Karena Otsus bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, H Firmandez pada sosialisasi dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu, 30 Maret 2016. Menurut Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas pelekasanaan otonomi di daerah.

“Pemerintah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam bingkai NKRI,” ujar politisi Golkar tersebut.

Firmandez melanjutkan, pemberian otonomi dilakukan dengan cara peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah. “Urusan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi kewenangan daerah, seperti penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” jelas Firmandez.

Selain itu, lanjut Firmandez, otonomi daerah juga dimaksudkan untuk memperkuat peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Tentu ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Firmandez melanjutkan, konsekuensi logis dari perimbangan urusan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyediaan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan urusan dan kewenangan tersebut.

“Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, money follows function, uang mengikuti fungsi. Setiap urusan dan kewenangan yang diberikan disertai dengan pendanaannya. Karena itu Firmandez berharap, segala persoalan yang menyelimuti pelaksanaan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat bisa segera teratasi.

Sosialisasi dana desa di Aceh Tamiang juga menghadirkan keynot speaker Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Ahmad Yani. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang kebijakan umum dana berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Kasubdit Pembiayaan Penataan Daerah, Wahyudi Sulestyanto.

Materi selanjutnya kebijakan tentang pengelolaan dana desa disampaikan oleh pemeteri dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan materi tentang kebijakan penggunaan dana desa disampaikan pihak Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemeterian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.[HK]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *