,

Otoritarianisme dan Oposan

Ketika manusia tidak lagi menggantungkan diri pada Tuhan, maka muncullah otoritarianisme yang mengekang. Sikap mendewakan atasan melahirkan gerakan oposan terhadap kekuasaan itu sendiri. Korupsi meraja lela, imbas pengekangan terhadap kontrol publik.

Oleh Iskandar Norman

Soal itu pernah jadi polemik di Aceh. Sebut saja soal opini pungo, APBA pungo, sampai penguasa pungo. Dalam kasus ini kita melihat begitu mudah penguasa menyematkan embel-embel tertentu kepada kelompok yang berseberangan. Padahal mereka hanya ingin mengontrol pemerintahan semata.

Iskandar Norman
Iskandar Norman

Sejak zaman dahulu kekuasa memang selalu berwajah ganda. Demikian kata Prof Dr Franz Magnis Suseno. Ada kalanya kekuasaan itu terlalu memesona, tapi tak jarang juga sangat menakutkan. Sang professor itu menambahkan, dari setiap kekuasaan, legitimasi kekuasaan tertinggi adalah legitimasi religius (baca; kekuasaan Illahi). Tak ada kekuasaan lebih tinggi selain legitimasi religius.

Begitu legitimasi religius ini didobrak, muncullah pertanyaan mengenai legitimasi kekuasaan. Selubung gaib yang menyelimuti raja (penguasa) dari tuntutan pertanggungjawaban pun tersobek. Karena raja juga manusia biasa, maka raja pun akan berhadapan dengan hukum, sebagaimana rakyat biasa. Maka di sinilah posisi kaum kritis dan oposan sangat dibutuhkan.

Kembali ke persoalan otoritarisme–yang secara kasar bisa diartikan sebagai upaya mengikuti doktrin atasan tanpa penjaringan—merupakan cerminan dari kekuasaan yang sok berkuasa. Suara rakyat yang sering disebut sebagai suara Tuhan, menjadi suara semau gue. Berbagai kebijakan dibuat atas nama rakyat, yang dalam prakteknya sangat jauh dari unsur kerakyatan. Orang Aceh memplesetnya menjadi keurakyat tan, tak ada untuk rakyat.

Selama ini suara-suara kritis yang coba mengikis otoritarisme tersebut begitu mudah dipatahkan dengan pemuasan ekonomi sesaat. Apalagi seringkali adanya aroma gugat dulu tarik setoran kemudian dari bahasa kritis yang disampaikan. Berbagai lembaga anti korupsi dan mahasiswa yang begitu vocal di layar melakukan pembelaan terhadap rakyat tertindas, tapi di belakang layar, mereka tak ubahnya ceurape weuk sen yang ketiban “rezeki” dari penguasa yang digugat.

Sikap itu pula yang kemudian menjadikan lembaga anti korupsi dan himpunan mahasiswa tadi ikut mengamini apa yang disebut sebagai otoritarisme itu sendiri. Mereka kemudian menjadi kuda troya untuk kepentingan penguasa yang bisa kapan saja digerakkan untuk sebuah kepentingan. Meminjam istilah Eep Saefullah Fatah, kondisi yang demikian kemudian membuat kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, sehingga dengan mudah terjebak dalam despotisme—hanya melayani kepentingan sendiri dengan menutup telingan dari teriakan rakyat.

Lalu golongan mana yang akan jadi oposan bagi penguasa? Jawabannya adalah rakyat harus melakukan apa yang pernah diploklamirkan oleh Nurcholis Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Dananjaya, dan Sugeng Satjadi di Hotel Rogent, Jakarta pada Sabtu, 22 Mei 1998 silam. Cak Nun dan kawan-kawan, menyuarakan agar rakyat secara pribadi maupun kolektif membangun oposisi, menjadi pengawas kekuasaan yang aktif dan artikulatif.

Kemudian, untuk mengembalikan peran lembaga anti korupsi dan mahasiswa yang terjebak dalam otoritarisme tadi, jauh-jauh hari Arbi Sanit sudah mewanti-wanti. Pakar politik dan pengamat militer ini dalam pengantarnya untuk buku Politik dan Mahasiswa, terbitan Gramedia (1986) menggolongkan mahasiwa sebagai warga masyarakat yang belum dewasa, yang mudah terjebak dalam kepentingan penguasa.

Tegasnya ia mengatakan bahwa, mahasiwa tidak mempunyai hak untuk menjadi kekuatan politik. Mahasiswa yang merasa dirinya harus memasuki dunia politik, maka mereka harus keluar dari lingkungannya. Hal itu menurut Arbi Sanit, karena kehidupan mahasiswa sebagai calon pemimpin masih dipertanyakan. Hal yang sama juga pernah disampaikan Prof Mukti Ali (1985).

Tapi itu dulu, kini mahasiwa malah begitu birahi untuk berpolitik. Malah di Aceh pernah digagas pembentukan Partai Mahasiwa (Parma) sebagai salah satu partai lokal. Tampaknya, Aceh butuh gerakan-gerakan oposan baru untuk menyentik kaum otoriratian yang terjebak dalam lingkaran kekuasaan.

Bila kita amati sejarah kekuasaan di Aceh, bak cerita roman yang bad ending saja. Kekuasaan kerap berakhir jauh dari hal yang menggembirakan. Gubernur Ibrahim Hasan, meski terbukti mampu menyulap Aceh dengan berbagai pembangunan sampai ke pelosok, tapi diakhir jabatannya, ia seakan hilang segalanya, ketika mukanya menjadi sasaran tamparan seorang mahasiswa.

Padahal, selama kekuasaan berada di tangan Ibrahim Hasan, kemolekan pembangunan di Aceh begitu memesona. Tapi di sisi lain, kekuasaan di tangan Ibrahim Hasan pula yang sangat menakutkan bagi rakyat Aceh. Banyak piring pecah saat “kenduri” Daerah Operasi Militer (DOM) berlaku di Aceh.

Hal yang sama juga terjadi saat kekuasaan berpindah ke tangan Prof Dr Syamsudin Mahmud. Ahli moneter ini juga harus keluar dari pintu belakang, ketika mahasiswa tidak lagi menaruh kepercayaan terhadapnya untuk memimpin Aceh.

Hal itu kemudiuan juga terjadi pada Gubernur Abdullah Puteh yang harus mendekam dalam penjara. Pertanyaanya sekarang, mengapa kisah pemegang kekuasaan di Aceh banyak yang tidak happy ending?

Tentu banyak penyebabnya, yang telah menjadi mata rantai panjang, membentuk sebuah kekuasaan yang menakutkan. Setidaknya menakutkan bagi yang dikuasai, dalam hal ini rakyat jelata.

Salah satu mata rantai tersebut yang kini menggerogoti kepemimpinan di Aceh adalah suburnya praktik korupsi. Kita melihat banyak pejabat teras dan kepala dinas yang harus berurusan dengan hukum. Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan. Dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan.

Apakah ini membuktikan telah terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat? Pergeseran nilai itu memang hal yang lumrah. Tapi untuk korupsi merupakan hal yang berbeda, karena pergeseran norma-norma dan nilai kekuasaan tidaklah selamanya dapat diakomodir, apalagi ditolerir. Kembali ke persoalan maraknya korupsi pada kekuasaan di sekitar kita. Timbul pertanyaan, apakah ini sebuah pergeseran atau memang ini budaya baru bagi kita?

Jawabnya mungkin juga. Sebab kalau norma dan nilai kekuasaan pada masa lalu mengajarkan kita untuk merasa malu bila seorang laki-laki harus memukul seorang wanita, konon kini berani melakukan pemerkosaan. Tidak pula sendiri tapi beramai-ramai. Begitu juga dengan korupsi, meski belum ada yang berani menempatkan diri sebagai imam atas tindakan yang tercela itu.

Akhirnya, sebuah jabatan atau kekuasaan itu, hanya akan mengantarkan siberkuasa menjadi celaan masyarakat. Tapi yang pasti, sang jabatan dan kekuasaan tidak pernah tercela. Yang tercela adalah manusianya. Mental korup manusia yang menduduki jabatan tersebut tidak akan membuat kekuasaan itu hina, yang hina adalah manusia yang korup karena kekuasaan itu.

Bicara soal korupsi, saya langsung teringat pada Rober Klitgaard, seorang profesor tersohor di The Rand Graduate School. Ia merupakan konsultan ahli korupsi di 21 negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ia sering mengatakan kalau dirinya bukan ahli korupsi, tapi ahli tentang program anti korupsi. Ketika masih menjadi konsultan di Word Bank, doktor ekonomi lulusan Harvard ini pernah ditugaskan di Equatorial Guinea.

Pengalamannya tentang program anti korupsi di negara tersebut dituangkan dalam sebuah buku bertajuk “Tropical Gangster” yang berisikan tentang praktik korupsi yang diamatinya di negara kecil Afrika itu.

Setelah menerbitkan buku-buku itu, ia mulai mengamati praktik-praktik korupsi secara keseluruhan di beberapa negara lainnya. Ia pernah tinggal beberapa lama di Bolivia, kemudian berkelana ke Filipina, Hongkong, Singapura, Korea, dan Ruritania.

Dari pengalamannya di negara-negara tersebut, pada tahun 1988, ia menulis buku tentang pengawasan korupsi, “Controlling Corruption” yang sepuluh tahun kemudian terjemahannya diterbitkan di Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia dengan judul “Membasmi Korupsi”

Untuk membasmi korupsi menurutnya, harus ada seperangkat nilai dan kaidah kejujuran dalam masyarakat. Transparency International, sebuah LSM yang berpusat di Berlin menyebutnya sebagai sistem integritas nasional. Tanpa adanya sistem tersebut, seseorang akan mudah melakukan korupsi tanpa pernah merasa bersalah telah memakan uang rakyat.

Korupsi memang bukan budaya, tapi telah membudaya dalam masyarakat yang rasa jujurnya telah menjadi barang langka. Tak heran bila kemudian dalam lembaga pemerintahan pun lahir yang namanya lembaga anti korupsi. Di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Singapura punya Corruption Practices Investigation Bureau, Malaysia juga punya Badan Pencegah Rasuah.

Sementara di Hongkong ada Independent Commission Against Corruption. Kemudian Filipina memiliki Bureau of Internal Revenue, yang melakukan investigasi tentang kecurigaan adanya korupsi di lembaga-lembaga tertentu. Investigas yang dilakukan mereka juga mencakup praktik pencucian uang dan penggelapan pajak.

Pun demikian, sekali lagi. Pencegahan korupsi akan sangat bergantung pada adaanya masyarakat yang jujur. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana mengembalikan sistim yang telah dibaluti ketidakjujuran menjadi jujur kembali? [**]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Iskandar Norman

Pemimpin Redaksi http://teropongaceh.com. Pernah bekerja di Tabloid Modus Aceh, Harian Aceh Independen, Harian Aceh dan Pikiran Merdeka. Menulis sejumlah buku seperti Nuga Lantui, Legenda Aceh dan Hadih Maja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *