,

Ombusdman Observasi Kepatuhan Pemerintah Daerah

BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan melakukan observasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Observasi dilakukan di Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Pidie.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin, Rabu, 15 Juni 2016 di Aula Bapeda Pidie, Sigli menjelaskan, selain di kabupaten/kota tadi, observasi juga dilakukan di beberapa instansi vertikal di Provinsi Aceh.

Menurut Taqwaddin, ada 15 SKPD yang akan di lakukan observasi menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat. Pada SKPD tersebut nantinya akan diberi penilaian yaitu zona merah berarti mengambarkan kepatuhan yang redah, zona kuning berarti mengambarkan kepatuhan yang sedang dan zona hijau menggambarkan kepatuhan yang tinggi.

Adapun variable yang akan dinilai diantara lain produk layanan, biaya/tarif layanan, jangka waktu layanan, alur pelayanan, maklumat pelayanan, keberadaan fasilitas pendudukng seperti toilet, ruang tunggu untuk pengguna layanan dan komponen-komponen satndar pelayanan yang lainnya.

“Observasi kepatuhan akan kita mulai 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2016 diharapkan pemerintah daerah untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Tujuan observasi ini antara lain untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” jelas Taqwaddin.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *