,

Ombudsman Aceh Tangani Persoalan Guru Terpencil Aceh Besar

BANDA ACEH – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menangani persoalan guru daerah terpencil dan pulua terluar di Kabupaten Aceh Besar. Persoalan itu mencuat setelah sejumkah guru terencil di Aceh Besar mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Para guru daerah terpencil dan pulau terluar tersebut melaporkan ke Ombudsman persoalan tunjangan daerah khusus yang tidak lagi mereka terima sejak 2017. Guru dari berbagai jenjang sekolah itu juga juga mengancam akan mogok mengajar jika persoalan tersebut tidak diselesaikan.

Pasalnya, para guru tersebut sebelumnya menerima tunjangan daerah khusus setiap bulan sebesar gaji pokok sejak 2011 hingga 2016. Mereka mengaku tidak tahu mengapa mengapa tunjangan daerah khusus tidak lagi mereka peroleh.

Menanggapi hal itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin mengatakan laporan para guru tersebut akan ditangani pihaknya, meski demikian ia menghimbau agar para guru tersebut tetap melaksanakan kewajibannya, sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.

“Kami ingatkan agar semua guru di Kecamatan Pulau Aceh agar kembali untuk melaksanakan kewajibannya. Persoalan guru Pulau Aceh sedang ditangani,” katanya, Sabru, 4 Agustus 2018.

Taqwaddin mengatakan, pihak sudah mendengarkan klarifikasi dari Dinas Pendidikan Aceh. Pihak dinas menyatakan hanya juru bayar untuk guru daerah terpencil, terdepan, dan terluar.

Penetapan daerah terpencil, terdepan, dan terluar dilakukan oleh Kementerian Desa. Data wilayah ini kemudian digunakan Kementerian Pendidikan menyalurkan hak guru tunjangan daerah khusus.

Oleh karena itu, Taqwaddin menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar semua guru di Kepulauan Pulo Aceh tersebut masuk kategori terpencil, terdepan, dan terluar.[rls]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *