,

Nelayan Labuhanhaji Tolak Hasil Lelang Pengelolaan PPI

TAPAKTUAN – Puluhan nelayan dari Komunitas Masyarakat Peduli PPI Labuhanhaji (Kompi) menolak hasil pelelangan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhanhaji yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Senin, 25 April 2016 lalu.

Alasannya, proses pelelangan tersebut dituding cacat hukum dan tidak fair karena tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri.

Sejak awal Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan penawaran terendah sebesar Rp 132 juta/tahun, namun dalam proses pelelangan meskipun tidak satu orangpun peserta yang mampu menawarkan harga sebesar itu, tapi pihak panitia lelang tetap memenangkan salah seorang penawar dengan harga Rp 105 juta/tahun.

“Sebelumnya pihak panitia menjelaskan bahwa jika tidak ada penawaran yang mencapai harga terendah sesuai yang telah ditetapkan sebesar Rp 132 juta, maka lelang batal sehingga harus dilakukan pelelangan ulang, namun yang terjadi panitia tetap memenangkan salah seorang peserta bernama Azma dengan nilai penawaran Rp 105 juta,” kata Ketua Kompi Labuhanhaji, Ali Zamzami, kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis, 28 April 2016.

Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan segera membatalkan hasil pelelangan PPI Labuhanhaji yang telah memenangkan Azma dengan nilai penawaran di bawah angka yang ditetapkan pihak dinas.

Selain itu, para pedagang ikan dan pemilik boat yang ada di Labuhanhaji juga meminta penurunan tarif retribusi yang selama ini dikenakan sebesar Rp 20 ribu/fiber menjadi Rp 10 ribu/fiber.

Terkait permintaan pengutipan tarif retribusi sebesar Rp 10 ribu/fiber tersebut, kata Ali Zamzami, awalnya sudah disetujui bersama dalam forum rapat. Namun kemudian secara tiba-tiba berubah lagi setelah forum rapat diskor beberapa saat dan pihak panitia dari Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Azma selaku pemenang lelang menggelar pertemuan tertutup.

“Setelah mereka menggelar pertemuan tertutup, kemudian hasilnya sudah berubah yakni nilai penawaran PPI dinaikkan menjadi Rp 120 juta/tahun dan tarif retribusi menjadi Rp 15 ribu/fiber,” ujar Ali Zamzami.

Menurutnya, keputusan sepihak yang diambil antara pihak panitia lelang dengan pemenang lelang itu, diprotes keras oleh peserta rapat. Mulai dari situ terjadi komplain dan ketegangan, forum mulai ribut, terutama Camat Labuhanhaji dengan nelayan dan pengusaha ikan, sebab Camat mengambil alih forum sehingga suasana semakin tegang.

Ali Zamzami menilai Camat terkesan arogan dengan memaksakan keputusan panitia kepada peserta, bahkan Camat menantang salah seorang pedagang yang juga peserta lelang untuk pengelolaan PPI senilai yang sudah ditetapkan. “Apakah saudara sanggup Rp 120 juta dengan kutipan Rp 10 ribu/fiber?, kalau sanggup hari ini saya batalkan Azma,” kata Ali Zamzami mengutip pernyataan Camat.

Merasa forum lelang sudah tidak fair dan tidak menpertimbangkan aspirasi peserta, maka para nelayan dan pengusaha ikan memilih membubarkan diri dengan sikap tetap tidak menerima keputusan yang sudah diambil oleh panitia lelang tersebut dan meminta pelelangan diulang dan dengan kutipan retribusi Rp 10 ribu/fiber.

Menurut Ali Zamzami, penurunan tarif retribusi dari Rp 20 ribu/fiber menjadi Rp 10 ribu/fiber penting harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sebab tingginya biaya tarif retribusi yang dikutip selama ini dinilai salah satu penyebab utama sehingga aktifitas PPI Labuhanhaji sepi.

“Penyebab aktifitas PPI Labuhanhaji tersebut sepi selama ini, karena jarang-jarang boat yang mau melakukan bongkar. Mayoritas pemilik boat selama ini lebih memilih membongkar ikan ke tempat lain seperti PPI Sawang, PPI meukek dan PPI Susoh Abdya, karena biaya tarif retribusi yang dipungut lebih rendah,” sesal Ali Zamzami.

Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan segera membenahi pengelolaan PPI Labuhanhaji, segera membatalkan hasil lelang pengelolaan PPI yang digelar Senin 25 April 2016 lalu dan segera menggelar lelang ulang, segera menurunkan tarif retribusi menjadi Rp 10 ribu/fiber, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan menyangkut pengelolaan PPI Labuhanhaji, dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) PPI Labuhanhaji.

“Jika pengelolaan PPI Labuhanhaji masih amburadul maka para nelayan dan pengusaha ikan masih enggan membayar pajak retribusi seperti yang ditetapkan secara sepihak tersebut dan bahkan kami meminta sebelum ada kejelasan terhadap persoalan ini tidak ada pengutipan retribusi,” tegasnya.

Camat Labuhanhaji, Dicky Ichwan SSTP, mengatakan, dirinya menolak sebagai pihak yang disalahkan oleh para nelayan dan pengusaha ikan terkait penetapan pemenang lelang pengelolaan PPI Labuhanhaji serta penetapan tarif retribusi sebesar Rp 15 ribu/fiber.

“Saya berbicara dalam forum rapat itu karena telah dipersilahkan untuk berbicara oleh pihak panitia dalam kapasitas Camat. Disamping itu, selaku pihak penguasa wilayah saya berwenang memantau dan mengikuti jalannya rapat tersebut. Jika memang jalannya rapat berlangsung dead lock saya selaku Camat juga berwenang mengambil sikap untuk mencari solusi penyelesaian,” kata Dicky.

Menurutnya, keputusan pihak panitia lelang menetapkan Azma sebagai pemenang, karena dari 9 orang peserta yang mengikuti lelang, tidak satu orangpun yang berani mengajukan penawaran. Sehingga atas dasar itu, dirinya menilai aneh jika setelah keputusan itu diambil muncul aksi protes dari pihak lain.

“Kenapa setelah lelang selesai digelar, baru muncul aksi protes. Sementara saat proses lelang digelar, kenapa tidak satupun dari mereka yang berani mengajukan penawaran. Anehnya lagi, jangankan nilai penawaran yang diajukan setara dengan yang diajukan Azma, satu rupiah pun tidak berani mereka isi,” beber Dicky.

Dicky menjelaskan, awalnya Azma yang merupakan pemegang pengelolaan PPI Labuhanhaji tahun 2015 lalu, dengan berbagai pertimbangan berani menawarkan pengelolaan PPI tahun 2016 ini sebesar Rp 105 juta.

Namun setelah angka itu dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Cut Yusminar APi, kemudian Cut Yusminar menolak angka sebesar itu sebab pada tahun 2015 saja, hasil lelang pengelolaan PPI Labuhanhaji yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 120 juta.

“Karena mempertimbangkan tidak ada pengusaha yang berani menawarkan di atas Azma, sehingga Kadis Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan dengan meminta Azma agar menaikkan angka penawarannya dari Rp 105 juta menjadi Rp 120 juta sama seperti tahun 2015 lalu. Permintaan Kadis tersebut disanggupi oleh Azma namun dengan catatan biaya tarif retribusi dinaikkan menjadi Rp 15 ribu,” papar Camat Labuhanhaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Cut Yusminar APi menyesalkan sikap sebagian nelayan dan pengusaha ikan di PPI Labuhanhaji melancarkan aksi protes setelah selesainya proses lelang. “Saat proses lelang berlangsung mereka memasukkan amplop kosong kepada pihak panitia. Buang-buang waktu percuma saja,” ucap Cut Yusminar singkat. [HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *