,

Nelayan Labuhanhaji Kesulitan BBM dan Air Bersih

LABUHANHAJI – Pengusaha yang mengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhanhaji mengeluhkan minimnya boat nelayan yang bersedia melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. Penyebabnya, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang.

Akibatnya, keputusan Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 130 juta/tahun pun dikhawatirkan tidak mampu tercapai.

Pengelola PPI Labuhanhaji, Ali Zamzami, mengatakan, keputusan pihaknya berani membayarkan setoran PAD sebesar Rp 130 juta/tahun dengan pungutan restribusi sebesar Rp 10.000/fiber ikan, dalam proses lelang ulang pengelolaan PPI yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari uji coba sekaligus untuk melakukan survey apakah layak pungutan PAD ditetapkan sebesar itu atau perlu diturunkan lebih rendah lagi.

“Meskipun saya telah mengetahui bahwa sangat minim boat nelayan yang bersedia melakukan aktifitas bongkar muat di PPI ini, tapi saya tetap nekad mengambil penawaran sebesar itu dalam proses lelang ulang pengelolaan PPI beberapa waktu lalu, sebab keputusan ini sekaligus saya jadikan bahan evaluasi apakah wajar pungutan PAD ditetapkan sebesar itu oleh Pemkab Aceh Selatan,” kata Ali Zamzami, Minggu, 8 Mei 2016.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi keluhan nelayan dan pengusaha pemilik boat selama ini. Persoalan tersebut diantaranya adalah, sulitnya para nelayan memperoleh pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebab meskipun di pelabuhan itu tersedia Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) namun anehnya hampir mayoritas boat nelayan setempat justru tidak kebagian BBM, jika pun tersedia tapi sangat terbatas.

Para nelayan juga mengeluhkan minimnya ketersediaan es batangan untuk kebutuhan pengawetan ikan dalam boat. Mereka harus mendatangkan es batangan dari Meulaboh, Aceh Barat.

“Memang di PPI Labuhanhaji tersedia pabrik es milik Pemkab Aceh Selatan, tapi sayangnya dari kapasitas sebanyak 300 batang es/hari, yang mampu diproduksi hanya sebanyak 150 batang es/hari. Hasil produksi 150 batang es/hari tersebut jangankan untuk mencukupi seluruh kebutuhan nelayan, untuk satu boat saja tidak cukup,” kata Ali Zamzami.

Persoalan lainnya, menurut Ali Zamzami, terkait sulitnya para nelayan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi dalam boat. Menurut kalkulasinya, sekali berlayar ke laut lepas, satu unit boat berukuran 30 sampai 40 GT membutuhkan sedikitnya 60 jerigen air bersih. Karena di PPI tersebut tidak tersedia fasilitas air bersih yang bisa disuplai langsung ke dalam boat, maka nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan membeli air bersih kepada masyarakat setempat yang di ambil di rumah-rumah penduduk di sekitar pelabuhan.

Ketua Komunitas Nelayan Peduli PPI (Kompi) Labuhanhaji ini meminta kepada Pemkab Aceh Selatan melalui dinas teknis terkait segera membangun sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang yang cukup memadai di lokasi PPI Labuhanhaji. “Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti Lori untuk mengangkut ikan dari boat ke tempat penjualan ikan,” pintanya.

Ali Zamzami mengharapkan kepada Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, jangan hanya memprioritaskan pungutan PAD yang terlalu besar setiap tahunnya, sementara kebutuhan nelayan dan pengelola PPI tidak diperhatikan.

Menurutnya, keputusan Pemkab Aceh Selatan selama ini lebih memfokuskan memacu pembangunan infrastruktur di PPI Labuhanhaji seperti pembangunan break water untuk perluasan kawasan pelabuahn, pembangunan dermaga serta pengerukan kolam pelabuhan dalam rangka menjadikan PPI Labuhanhaji sebagai satu-satunya pelabuhan samudera di pantai barat selatan Provinsi Aceh, merupakan sebuah langkah yang sudah tepat dan strategis.

Namun hendaknya, Pemkab Aceh Selatan tidak mengabaikan program pembangunan untuk kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas penunjang di PPI tersebut, yang notabenenya menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan sehari-hari para nelayan untuk menunjang aktivitas operasionalnya.

Kurangnya minat pemilik boat melakukan bongkar muat di PPI Labuhanhaji diakui oleh nahkoda boat KM Selat Malaka, Hasbi. Bahkan menurut Hasbi, selain faktor sulitnya memperoleh BBM, air bersih dan es balok, pihaknya juga mengeluhkan minimnya pengusaha pengumpul yang membeli ikan dari boat nelayan di PPI Labuhanhaji.

“Selama ini kami sering terpaksa harus melepas dengan harga murah ikan dalam jumlah besar setelah dibongkar dari boat, karena khawatir akan busuk karena di PPI ini belum tersedia cold storage atau tempat penyimpanan ikan berkapasitas 100 ton,” ungkap Hasbi.

Pihaknya, kata Hasbi, dalam sekali berlabuh setelah mencari ikan di laut lepas selama sepekan, mampu menghasilkan tangkapan ikan sekitar 50 sampai 60 ton ikan segar dalam berbagai jenis.

“Karena di PPI Labuhanhaji sangat jarang ada pengusaha yang mampu menampung ikan dalam skala besar dengan harga sesuai pasaran, maka selama ini kami lebih memilih melakukan bongkar muat di PPI Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) atau pilihan lainnya ke PPI Sawang Ba`u, Kecamatan Sawang dan PPI Pasie Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan,” ungkapnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *