,

Negara Harus Menjamin Kebutuhan Esensial Air Bagi Rakyat

JAKARTA – Komisi V DPR RI bersama Pemerintah masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA). Setelah Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Negara harus mampu menjamin kebutuhan esensial air bagi rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI, H Firmandez menjelaskan, untuk memperkuat kandungan RUU SDA yang sedang dibahas tersebut, Komisi V baru-baru ini mempelajari regulasi terkait pemanfaatan sumber daya air di Kanada. Banyak hal yang bisa diadopsi dari negara Amerika Utara tersebut.

Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini, persoalan air merupakan masalah krusial yang harus ditangani negara. Kalau tidak diatur dengan regulasi yang kuat dari sekarang, maka 50 tahun yang akan datang, persoalan krisis air akan menjadi masalah nasional.

“Distribisu air yang tidak merata akan menjadi masalah di kemudian hari. Akan terjadi migrasi besar masyarakat dari daerah yang mengalami krisis air ke daerah sumber air. Akan terjadi perebutan sumber daya air nantinya. Makanya dari sekarang negara harus menjamin sebaran air yang merata bagi rakyat yang diperkuat dengan aturan khusus. Rakyat harus bisa memperoleh air dengan mudah, sehat, dan murah,” harap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

H Firmandez melanjutkan, RUU SDA yang sedang dibahas pihaknya di Komisi V DPR RI lebih menekankan kehadiran negara dalam pengelolaan air bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan keutuhan rakyat, bukan dibebaskan pengelolaannya kepada swasta. Pengelolaan air tidak boleh untuk profit oriented, karena akan merugikan masyarakat banyak,” lanjut H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, dalam menyusun RUU SDA, Komisi V DPR RI telah melakukan serangkaian tahapan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga Focus Group Discussion (FGD) baik dengan kalangan praktisi maupun akademisi.

“Kanada memiliki kebijakan implementasi yang baik tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber daya air. Beberapa hal bisa kita adopsi. Saya berharap RUU SDA ini bisa segera dibawa ke paripurna untuk disahkan, agar ada jaminan perlindungan kebutuhan air bagi rakyat,” pungkasnya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *