Nasib Ribuan Tenaga Kontrak di Aceh Selatan Belum Jelas

0
308

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah merumahkan seribuan tenaga kontrak/honorer. Nasib mereka kini juga belum jelas, rapat antara eksekutif dan legislatif negeri pala tersebut mengalami deadlock alias tanpa hasil.

Rapat pembahasan sekaligus konsultasi antara eksekutif dan legislatif itu berlangsung di Ruang Musyawarah Gedung DPRK Aceh Selatan, Jalan Syech Abdurra’uf, Tapaktuan, Kamis, 7 Februari 2019.

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) itu dipimpin Wakil Ketua II DPRK Zamzami, yang turut dihadiri Ketua DPRK Teuku Zulhelmi, Wakil Ketua I Teuku Bustami, anggota dewan terdiri dari Hadi Surya, Jasman, Tgk Adi Zulmawar, Kamalul, Amiruddin, Mizar, H Ramli Jaf, Yenni Rosnizar SKM, Irwan dan Iswandi IB. Selain itu juga tampak hadir Sekwan H Halimuddin SH MH dan Kabag Risalah DPRK Anhar SH.

Dari Pemkab Aceh Selatan terlihat hadir Sekda H Nasjuddin mewakili Bupati H. Azwir, Kepala BKPSDM Hj Hayatun SH, dan Kepala Dinas Kesehatan Drs HT Darisman. Karena deadlock, rapat tentang nasib tenaga kontrak tersebut akan dilanjutkan pada Senin, 11 Februari 2019.

Sekda Aceh Selatan H. Nasjudin SH membenarkan informasi tersebut. “Ya ditunda dan akan dilanjutkan hari Senin. Sesuai permintaan dewan nanti semua SKPK akan dihadirkan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRK Zamzami. Menurutnya rapat terpaksa dilanjutkan hari Senin, karena rapat pada hari itu tidak diikuti semua SKPK.
“Nanti kita akan panggil kembali, dan kita harapkan semua SKPK harus hadir membahas hal ini,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRK Hadi Surya menyatakan, pihaknya sepakat evaluasi tenaga honorer, hanya saja jika dirumahkan semua kapan akan dipanggil kembali.
Karena ada beberapa dinas telah memanggil kembali tenaga kontrak untuk bekerja. Sedangkan SKPK lainnya belum memanggil kembali.

Hadi Surya juga memberi apresiasi atas keberanian Dinas Kesehatan yang telah melawan instruksi Bupati Aceh Selatan dalam surat edaran bernomor : 800/53/2019. Perihal pemberhentian tenaga kontrak/honorer tertanggal 22 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala SKPK, para Kepala Bagian, para Camat, para Kepala UPTD, para kepala SMP, dan para kepala SD.

Sebab menurutnya, keadaan tidak memungkinkan untuk merumahkan seluruh tenaga medis di Puskesmas, karena beberapa Puskesmas sangat tergantung pada tenaga kontrak untuk jasa pelayanan medis.

“Ini yang dinilai konsep surat edaran tersebut prematur yang di konsep oleh BKPSDM, sehingga ada ruang untuk tidak mungkin dilaksanakan secara menyeluruh,” sebut politisi dari Partai Gerindra itu.

Di sisi lain tambahnya, tidak adanya kepastian waktu terhadap tenaga kontrak kapan dipanggil kembali sehingga terjadi kegamangan untuk menentukan pekerjaan lain.
“Di tengah beban tanggungan hidup tidak bisa ditunda, hal ini perlu kejelasan pasti dari Pemkab Aceh Selatan,” tandasnya.[HM]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here