,

Myanmar Didesak Akui Etnis Rohingya Sebagai Warga Negara

MOSKOW – Myanmar didesak untuk mengakui Etnis Rohingya sebagai warga negara. Desakan tersebut tersebut disampaikan melalui resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam sidang di Tavrichevsky Palace, Sanit Peterburg, Rusia, Minggu, 15 Oktober 2017.

Dalam forum parlemen dunia tersebut, sempat mencuat tiga usulan pembahasan untuk ditetapkan menjadi resolusi, yakni resolusi krisis kemanusiaan Rohingnya, isu nuklir Korea Utara, serta penanganan pengungsi dari Parlemen Myanmar.

Isu Rohingya diajukan sebagai emergency item dalam sidang IPU oleh tujuh negara.
Selain Indonesia, juga didukung oleh Maroko, Bangladesh, Irak, Iran, Turki, Sudan, dan Uni Emirat Arab.

Resolusi tentang Rohingya sempat ditentang parlemen India yang menganggap etnis Rohingya adalah teroris yang mengancam kedamaian dunia. Sementara, parlemen Myanmar memilih tidak menanggapi desakan yang diajukan Indonesia bersama tujuh negara lain untuk memberikan status kepada etnis Rohingya.

Parlemen Myanmar justru mengajukan proposal sendiri terkait penanganan pengungsi. Sementara Mexico dan Jepang mengajukan resolusi tentang krisis nuklir Korea Utara. Karena ada 3 isu yang masuk, sidang melakukan voting, sebab IPU hanya menghasilkan satu resolusi.

Hasilnya, usulan terkait Rohingya yang diajukan delapan negara berhasil menang telak dengan perolehan 1.027 dukungan, sementara, usulan terkait tes nuklir Korea yang diajukan Meksiko dan Jepang hanya menghasilkan 478 suara.

Sedangkan usulan parlemen Myanmar soal pengungsi tak mendapat respons berarti dari delegasi yang hadir dan dianggap tak memenuhi syarat dukungan minimal sehingga dianulir. IPU mendesak Myanmar untuk segera memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya.

Anggota BKSPA DPR RI asal Aceh, H Firmandes, Selasa, 17 Oktober 2017 di Jakarta menjelaskan, delegasi Indonesia di sidang IPU tersebut terdiri dari Titiek Soeharto (Golkar), Amelia Anggraini (Nasdem), dan Jazuli Juwaini (PKS).

“Alhamdulillah kawan-kawan yang mewakili BKSPA ke sidang IPU di Rusia berhasil memperjuangkan resolusi terkait krisis kemanusian di Rohingya. Dalam berbagai forum dunia kita terus perjuangkan hal ini. Semoga dengan adanya resolusi IPU ini, Myanmar tidak bisa lagi berkilah untuk mengakui etis Rohingya sebagai warga negara,” harap H Firmandez.

Memperjuangkan isu Rohingya bukanlah hal yang baru bagi parlemen Indonesia. Sebelumnya, dalam berbagai forum dunia persalan krisis kemanusiaan di Myanmar kerap diperjuangkan BKSPA DPR RI.

H Firmandez selaku anggota BKSPA ikut terlibat memperjuangkan penyelesaian krisis Rohingya dalam World Parliamentary Forum yang digelar di Nusa Dua awal September 2017, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38 di Manila pada 15 September 2017, serta The 38th Meeting of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Executive Committee di Tehran, Iran, awal Oktober 2017.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *