Musprov KADIN Aceh 2019 Inkonstitusional

0
387

BANDA ACEH – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh 2019 dinilai inkonstitusional karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) organisasi pengusaha tersebut.

Pasalnya, sampai seminggu sebelum pelaksanaan Mussprov, KADIN Kabupaten/Kota belum menerima undangan, sehingga tidak dapat mengeluarkan mandate untuk mengirim peserta dan peninjau.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KADIN Kota Langsa, H Deddy Azwarsyah, Rabu, 19 Juni 2019. “Sampai tujuh hari menjelang pembukaan kami belum menerima undangan untuk menghadiri Musprov. Padahal menurut Peraturan Organisasi KADIN pasal 11, pendaftaran peserta dan peninjau ditutup tujuh hari sebelum pembukaan,” ungkapnya.

Pria yang sering disapa Pak Ded ini menambahkan, bahkan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2019, KADIN Aceh menolah Musyawarah Kabupaten (Muskab) di Aceh Barat dan Aceh Jaya, menjelang empat hari pembukaan Musprov.

“Oleh karena sudah tidak memenuhi unsur AD/ART dan PO organisasi, maka kegiata Musprov KADIN Aceh 2019 tersebut adalah inskonstitusional,” tegas putra almarhum mantan Bupati Aceh Timur, Azman Usmanuddin tersebut.

Karena itu, lanjut H Deddy Azwarsyah, pada 11 Juni 2019 pihaknya sudah melayangkan surat kepada Ketua Umum KADIN Indonesia, meminta untuk mencermati dan mengambil tindakan tegas agar Musprov KADIN Aceh 2019 dapat dilaksanakan sesuai AD/ART dan PO yang menjadi pedoman organisasi.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here