,

MKI Aceh Harus Lebih Berperan dalam Industri Ketenagalistrikan

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez mengharap dengan telah terbentuknya Masyarakat Ketenagalistikan Indonesia (MKI) Aceh, lembaga tersebut bisa lebih berperan dalam pengembangan industri ketenagalistrikan.

Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, peran MKI harus aktif memberikan kontribusinya kepada pemerintah dalam menyusun regulasi dan menumbuhkankembangkan industri ketenagalistrikan di daerah.

“Pertama saya ucapkan selamat atas terbentukan MKI Aceh ini, selain itu tentu kita berharap dengan adanya MKI ini akan lahir pemikiran-pemikiran baru untuk pembangunan industri listrik di Aceh,” harap H Firmandez, Kamis, 4 Oktober 2018.

H Firmandez menambahkan, lonjakan kebutuhan energi listrik setiap tahun terus bertambah. Persoalan listrik bukan hanya masalah daerah, tapi juga isu nasional. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, pemerintah telah memprogramkan proyek listrik 35.000 MW.

“Minimnya ketersediaan listrik di Indonesia merupakan permasalahan nasional. Kita berharap MKI bisa terus berkontribusi untuk memecahkan persoalan tersebut, karena persoalan listrik tidak hanya dibebankan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan PT PLN semata-mata, tapi juga perlu sinergitas semua pihak,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, pemerintah di daerah juga harus berperan aktif dalam mengatasi berbagai hambatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, seperti perizinan, pembebasan lahan, dan lain sebagainya.

Apalagi Pemerintah Aceh sedang melakukan  pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMG) berkapasitas 250 MW di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe yang direncanakan beroperasi akhir 2019, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 88 MW dan pembangunan geothermal Seulawah dan geothermal Jaboi, Sabang.

“MKI baik di tingkat nasional maupun di daerah, harus bisa untuk terus menyumbangkan pemikiran terhadap pembangunan industri kelistrikan. Di Aceh tentu MKI Aceh harus sejalan dengan pemerintah Aceh dalam pengembangkan berbagai program pengembangan sumber daya listrik di Aceh,” pungkas H Firmandez.

Sebagaimana diketahui, MKI Wilayah Aceh periode 2018-2023 resmi dikukuhkan  pada Rabu, 3 Oktober 2018. Pengukuhan dan pelantikan dilakukan di Seuramoe Teuku Umar Kantor PLN Wilayah Aceh.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *