Masyarakat Miskin di Banda Aceh Dapat Bantuan Hukum Gratis

0
263

BANDA ACEH – Setiap masyarakat miskin di Kota Banda Aceh akan mendapatkan bantuan hukum gratis. Sosialisasi bantuan hukum gratis tersebut dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Senin, 15 April 2019 di Aula Mawardy Nurdin, Balai Kota Aceh.

Bantuan hukum gratis tersebut sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2017. Pada sosialisasi itu juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Banda Aceh dan YARA dalam pelayanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baik lahirnya produk hukum dari Pemerintah Aceh ini. Katanya masyarakat miskin akan sangat terbantu dari lahirnya produk hukum ini. “Kalau ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, silahkan datang ke YARA. Mereka akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum,” ujar Aminullah.

Sementara itu, Ketua YARA, Safaruddin mengatakan bantuan hukum ini merupakan tindaklanjut dari program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. YARA sebagai salah satu mitra melihat anggaran untuk bantuan hukum ini tidak mencukupi untuk seluruh Indonesia.

“Karenanya kita dorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin. Harus ada payung hukum, maka lahirlah Qanun Nomor 8 Tahun 2017 ini,” jelas Safaruddin.

Safaruddin menjelaskan, kenapa pemerintah daerah didorong untuk melahirkan qanun dan menganggarkan dana. Menurutnya, saat ini kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses bantuan hukum sangat besar sementara kuota terbatas.

“Misalnya kuota dari Pemerintah Pusat hanya 100, kemudian yang butuh bantuan bisa sampai 300. Inilah kemudian perlu kita siasati agar ada kerjasama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tambah Safaruddin.

Terkait dengan ketentuan katagori masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis ini, Ketua YARA mengatakan katagorinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Katagorinya sesuai aturan pemerintah, misalnya pemegang kartu Jamkesmas dan penerima Raskin. Kemudian juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa (Keuchik). Seperti PNS tidak berhak mendapatkan bantuan hukum gratis,” tegasnya.

Panitia menghadirkan tiga pemateri pada sosialisasi ini, yakni Anggota Komisi III DPR-RI, Nasir Jamil yang mengupas materi “Mencari Equilibrium Antara Kebutihan Hukum dan Kapasitas Bantuan Hukum di Aceh”. Kemudian pemateri selanjutnya, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Amrijal J Prang. Sosialisasi tersebut diikuti para camat, keuchik, imum mukim dan praktisi hukum di Banda Aceh.[rls]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here