,

Masuk KEL, KPH Hentikan Pembangunan Jalan di Menggamat

TAPAKTUAN – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Subulussalam, Provinsi Aceh secara tiba-tiba menghentikan pembangunan jalan dari Gampong Padang – Alue Keujrun, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan.

Hal itu dilakukan karena proyek yang dikerjakan oleh CV Wahana Cipta Graha senilai Rp 1,8 miliar dari dana Otonomi Khusus (Otsus) tersebut dinyatakan masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Kepala KPH Wilayah VI Subulussalam, Irwandi M Pante, Senin, 16 Oktober 2017, membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan proses pekerjaan proyek pembangunan jalan dari Gampong Padang – Alue Keujrun, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah tersebut.

Alasanya, berdasarkan pencarian titik koordinat menggunakan GPS, lokasi yang dilakukan pembukaan jalan baru tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai peta wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Terkait tindaklanjut dari keputusan itu, Irwandi mempersilahkan wartawan untuk mengonfirmasi secara langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, karena pekerjaan proyek dimaksud berada di bawah pengelolaan dinas tersebut. “Untuk perkembangan selanjutnya silahkan tanyakan langsung kepada pihak dinas PUPR Aceh Selatan, sebab proyek itu di bawah pengelolaan mereka,” katanya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut di Dinas PUPR Aceh Selatan, Irfan mengatakan bahwa proses pekerjaan proyek yang sempat dihentikan oleh pihak KPH Wilayah VI Subulussalam tersebut tetap dilanjutkan.

Hanya saja, kata dia, khusus terhadap lokasi pekerjaan proyek yang dinyatakan masuk dalam kawasan hutan lindung sepanjang lebih kurang 400 meter saja yang tidak dilanjutkan lagi.

“Dari panjang keseluruhan pembangunan jalan mulai dari Gampong Padang – Alue Keujrun tersebut, hanya sekitar 400 meter yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena sudah dilarang oleh pihak KPH Wilayah VI, maka khusus lokasi tersebut saja yang tidak dilanjutkan lagi pekerjaannya,” kata Irfan.

Menyangkut lokasi pekerjaan proyek tersebut dinyatakan masuk dalam kawasan hutan lindung, Irfan mengaku bahwa pihaknya tidak tahu. Karena jauh – jauh hari sebelumnya, paket pekerjaan proyek tersebut memang telah diprogramkan oleh pihak terkait menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat.

“Kami hanya sebagai pelaksana kegiatan bukan sebagai pengusul program. Tapi setahu saya, program pembangunan jalan tersebut memang permintaan masyarakat setempat. Karena selama ini belum ada akses transportasi jalan untuk menuju ke Gampong Alue Keujruen,” jelasnya.

Irfan melanjutkan, selama ini masyarakat setempat terpaksa harus melalui sungai untuk menuju ke pusat kecamatan ataupun sebaliknya dengan menggunakan perahu bermesin robin ukuran kecil dengan masa tempuh perjalanan sekitar 2-3 jam. “Karena itu, solusi satu-satunya untuk menembus keterisoliran Gampng Alue Keujrun adalah harus dilakukan pembukaan jalan,” ungkapnya.

Karena itu, sambung Irfan, terkait penghentian pekerjaan proyek sepanjang lebih kurang 400 meter lagi yang di klaim masuk kawasan hutan lindung tersebut, saat ini sedang dicari solusi penyelesaian secara konkrit oleh pejabat terkait.

“Mengenai persoalan itu sedang dicari solusi oleh Kepala Dinas PUPR, Pak Bahrum. Saya tidak tahu secara persis terkait tindaklanjutnya karena saya hanya sebagai pelaksana di lapangan,” ujar Irfan seraya menyebutkan realisasi progress pekerjaan proyek dilapangan sejauh ini sudah mencapai 30 persen lebih.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, Mufti A Bakar sebelumnya menjelaskan, jauh-jauh hari pihaknya sudah pernah mengusulkan revisi batas kawasan hutan lindung di hampir seluruh wilayah Kecamatan di Aceh Selatan ke Kementerian Kehutanan. Bahkan usulan tersebut juga sudah dimasukkan dalam rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Aceh Selatan dan telah disahkan bersama DPRK beberapa waktu lalu.

“Hal ini juga sudah beberapa kali dibicarakan oleh Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Namun sayangnya, usulan yang sangat dinanti-nantikan dan diharapkan oleh masyarakat tersebut belum ada tindaklanjut yang konkrit di lapangan,” ungkap Mufti.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *